Komisioner KIP: Lembaga Survei Bisa Dipidanakan

“Kapolri membuat pernyataan yang dimuat sejumlah media bahwa lembaga survei tak bisa dipidanakan. Saya menyayangkan pernyataan ini karena berdasarkan UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), memungkinkan lembaga survei bisa dipidanakan jika menyebabkan informasi yang menyesatkan,” katanya, Kamis (17/7/2014).

Rumadi mengatakan, dalam Pasal 55 UU KIP disebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja membuat informasi publik yang tidak benar atau menyesatkan dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain bisa dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000. Menurut dia, pemidanaan ini merupakan delik aduan.

“Jadi, tidak benar lembaga survei tidak bisa dipidanakan,” pungkasnya.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal (Pol) Sutarman menyatakan, kepolisian akan tetap menerima laporan terkait lembaga survei yang dinilai tidak kredibel. Namun, menurut dia, lembaga survei tersebut tidak bisa dipidanakan karena menggunakan metode ilmiah masing-masing. Ia mengatakan, masyarakat bisa menilai sendiri lembaga survei yang kredibel setelah ada pengumuman resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). (ai)

Komentar

Komentar