Home / Politik / M Nuh Anggap Program KIP dan KIS Tak Beretika

M Nuh Anggap Program KIP dan KIS Tak Beretika

bidik.co – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Muhammad Nuh, mengatakan program Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat adalah dua program yang tidak beretika.

Nuh menilai, dua program tersebut tidak memiliki perbedaan dengan program sebelumnya, yaitu Bantuan Siswa Miskin (BSM) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang sudah ada di tahun sebelumnya.

“KIP apa bedanya dengan BSM? Target dan sasarannya sama, anggarannya sama. Bahkan nama anggaran di dalam APBN pun masih pakai nama BSM,” kata Nuh saat ditemui di Universitas Raden Rahmat Kepanjen Kabupaten Malang Jawa Timur, Kamis (6/11/2014).

Dalam hal besaran bantuan, dia menyebut angka KIP dengan BSM yang berjalan di periodenya tak ada perbedaan. Misalnya, bantuan sebesar Rp 400 ribu untuk siswa SD, Rp 700 ribu untuk SMP dan Rp 1 juta untuk SMA per bulan.

Penerima bantuan pun masih sama dengan BSM yang lalu. Dia menilai, akan lebih baik jika peraturan yang lama tetap dilanjutkan sampai tahun anggarannya selesai baru kemudian diganti dengan program baru dengan anggaran baru.

“Dari sisi tata krama saja, kalau kaos sampeyan ya kan tidak boleh saya kasih nama saya,” ujarnya.

Nuhm melanjutkan, sekolah akan susah menerima siswa miskin yang tidak bersekolah hanya dengan mengacungkan Kartu Indonesia Pintar saja kepada setiap sekolah yang ingin dimasuki. Sebab, sekolah juga memiliki pertimbangan disesuaikan dengan kemampuan dan infrastruktur masing-masing.

“Kalau sekolahnya sudah tidak bisa menampung siswa karena tidak ada kelas, mau belajar di mana? Apa harus satu kelas dengan jumlah yang besar. Sekolah juga memiliki tata tertib administrasi,” lanjutnya.

Nuh mengingatkan, Angka Partisipasi Kasar (APK) saat ini di SMP mencapai 87 persen sementara untuk SMA sekitar 81 persen. Hanya APK untuk SD saja yang mencapai 100 persen. Kondisi itu menggambarkan daya tampung SMP dan SMA di Indonesia yang belum mampu menampung seluruh siswa yang ada.

Ke depan, pemerintah harus memperkuat infrastruktur sekolah dan juga menambah tenaga guru untuk menyediakan pendidikan 100 persen di jenjang dasar dan menengah. Meskipun konsekuensinya akan mengeluarkan banyak anggaran sementara kementerian saat ini sudah dipisah antara Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dengan Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi.

“Ini bisa jadi pemikiran penting bagi pemerintah, jangan sampai nanti anggarannya telat atau kurang,” katanya.

Sementara itu Mendikbud Anies Baswedan menuturkan, program KIP dipakai untuk mengganti program lawas yang bernama bantuan siswa miskin (BSM). “Tidak sekedar ganti nama. Tetapi ada beberapa modifikasi,” katanya di kantor Kemendikbud kemarin.

Anies mencontohkan pembaruan program KIP adalah sasarannya. Selama ini program BSM hanya dikucurkan untuk siswa-siswa miskin. Tetapi untuk KIP ini, Anies mengatakan siswa dari kelompok masyarakat hampir miskin juga akan mendapatkannya.

Namun hingga kemarin Anies belum bisa membeber berapa besar penambahan penerima BSM yang bakal berganti nama menjadi KIP. “Saya harus koordinasi dengan Menko PMK (Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan, red). Intinya anggaran yang dipakai tetap anggarannya Kemendikbud,” papar dia.

Dalam APBN 2014 total sasaran penerima BSM adalah 9,1 juta siswa. Nilai ini susut dibandingkan sasaran penerima BSM 2013 yang mencapai 12,7 juta siswa.

Banyaknya jumlah penerima BSM di 2013 karena tahun itu ada kebijakan kenaikan harga BBM. Untuk harga premium naik dari Rp 4.500/liter menjadi Rp 6.500/liter.

Modifikasi program KIP lainnya adalah, sasaran penerimanya. Selama ini sasaran pencairan BSM adalah siswa. Sedangkan untuk KIP nanti, anak usia sekolah yang tidak sekolah tetap mendapatkannya.

Keberadaan KIP untuk anak-anak yang tidak sekolah itu diharpakan bisa dipakai untuk mendaftar sekolah lagi. Sebab umumnya anak-anak yang tidak sekolah disebabkan karena putus sekolah.

Penyebab utama putus sekolah biasanya faktor finansial. “Jika tidak mau dipakai sekolah, KIP bisa dipakai untuk mengikuti kursus-kursus,” jelas Anies.

Dia masih belum bersedia menyebut bahwa program KIP ini merupakan kompensasi kenaikan harga BBM. Sebab keputusan kenaikan harga BBM bukan kewenangan Kemendikbud.

Terkait dengan teknis penggunaan KIP, Anies juga belum bersedia menjelaskan dengan detail. Apakah menggunakan jasa kantor pos atau bank plat merah yang digandeng pemerintah.

Belum jelasnya penambahan siswa dari keluarga yang terancam miskin dan teknis pencairan KIP, menunjukkan belum ada kesiapan yang serius di pemerintah.

Di sisi lain, pemerintah juga tengah menyiapkan KIS untuk dapat segera diluncurkan pada tanggal 7 November 2014 mendatang. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani menyebut, masyarakat prasejahtera yang selama ini belum menerima bantuan sosial kesehatan yang akan menjadi sasaran KIS.

Dalam waktu dekat, setidaknya ada sebanyak 86,4 juta orang yang akan menerima KIS. “Akan ada 86,4 juta orang yang akan nerima KIS periode 2014-2015. Untuk ke depan kita belum tahu, tentu itu akan tergantung anggaran selanjutnya,” ujar Puan.

Berbeda dengan KIP yang secara gambalang menggantikan program BSM. KIS justru belum dapat dikatakan pengganti dari program jaminan kesehatan nasional (JKN). Puan hanya menyebut bahwa dua program tersebut berbeda.

Perbedaan terletak dari cakupan pelayanan yang dicover oleh KIS ke depan. KIS diklaim memiliki cakupan lebih luas dari cakupan cover yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan, meliputi pemasangan alat kontrasepsi, korban kecelakaan, korban bencana alam dan lain sebagainya.

“Apa ini sama saja dengan kartu BPJS yang udah diberikan, ini beda. Cakupan covernya di RS dari 2014 ke 2015 sesuai RPJM yang telah ada,” tandasnya.

Tak hanya KIP dan KIS, pemerintah juga akan memberikan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Secara detail, Puan memperinci jumlah penerima kartu-kartu sakti tersebut dalam waktu dekat. Untuk KIs 86,4 juta orang, KIP 1,9 juta anak, dan KKS 15,5 juta rumah tangga.

Anak Mantan Presiden Megawati Soekarno Putri itu menuturkan, kartu-kartu sakti itu akan didisalurkan oleh Kementerian Sosial (Kemenso) melalui Kantor POS.

“Untuk pencairan KKS, akan koordinasi dengan bank milik negara dan pihak pos Indonesia,” tandasnya. (ai)

Komentar

Komentar

Check Also

Meski Tugasnya Berat, Mahfud MD Minta Aparat di Papua Tak Mudah Terpancing Provokasi

bidik.co – Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD meminta aparat yang bertugas di …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.