Home / Politik / Masih Bisa Rampingkah Kabinet Jokowi ?

Masih Bisa Rampingkah Kabinet Jokowi ?

bidik.co — Arsitektur Kabinet Jokowi-JK yang disampaikan pada Senin (15/9/2014) dengan jumlah 34 Kementerian, menuai penilaian terlalu gemuk, butuh perampingan. Hari ini, Senin (22/9/2014), Jokowi-JK akan menyampaikan nama-nama 34 kementerian tersebut. Masih bisa ramping kah Kabinet Jokowi-JK?

Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada Erwan Agus Purwanto menilai, presiden terpilih Joko Widodo masih bisa mewujudkan kabinet yang ramping secara substansial. Kabinet ramping, kata Erwan, tetap bisa terwujud meski rencana postur 34 kementerian tetap dipertahankan.

“Janji Jokowi itu (perampingan kabinet) secara substansial masih tetap bisa diwujudkan, meskipun bukan dengan mengurangi kementeriannya, namun mengurangi jumlah eselon satu atau setingkat dirjen,” kata dia, di Yogyakarta, Minggu (21/9/2014).

Erwan mengatakan, meskipun jumlah kementerian pada kabinet Jokowi mendatang tidak jauh berbeda dengan komposisi Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) I mau pun II, namun substansi pejabat yang ada di tubuh masing-masing kementerian bisa lebih diefisienkan.

Dia mencontohkan, jumlah pejabat eselon satu bisa dipangkas lebih sedikit dari jumlah pejabat eselon satu yang saat ini berjumlah 10 orang di masing-masing kementerian. Sementara, dana operasional untuk seorang pejabat eselon satu di kementerian mencapai Rp 500 juta tiap tahun.

“Kalau jumlah kementeriannya kelihatannya sedikit, sementara jumlah pegawai eselon satu sangat gemuk, maka percuma saja. Jumlah dirjen zaman orde baru dengan sekarang saja telah bertambah lima dirjen,” kata dia.

Terlepas dari jumlah kementerian yang akan dibentuk, menurut Erwan, yang paling utama adalah efektif mengimplementasikan visi misi Jokowi-JK pada pemerintahan baru mendatang.

“Menurut saya yang terpenting adalah sejauh mana dengan postur kementerian tersebut Jokowi-Jk mampu merealisasikan visi-misinya,” kata dia.

Menurut dia, upaya mengedepankan profesionalitas dan efektifitas kinerja kabinet lebih menguntungkan bagi jalannya pemerintahan mendatang, daripada hanya mempersoalkan jumah kementerian.

“Saya kira justru tidak efektif walaupun kelihatannya (jumlah kementerian) sedikit, namun pada kenyataannya di dalamnya (pejabat eselon satu) sangat gemuk sekali,” kata Erwan.

Sementara itu teka-teki nama kementerian kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla segera terungkap. Rencananya presiden dan wakil presiden terpilih itu mengumumkan nama 34 kementerian tersebut pada Senin (22/9/2014).

Tim penyelaras sudah menyelesaikan tugas menyesuaikan nama kementerian. Deputi Tim Transisi Akbar Faisal menjelaskan, saat ini tim penyelaras masih bekerja mencocokkan nama-nama kementerian tersebut. Sebab, ada bidang yang sebenarnya berhubungan atau terintegrasi. Kalau tidak diselaraskan, kinerjanya nanti bisa tumpang tindih. ”Ini yang dilakukan tim penyelaras,” ujar Faisal di Rumah Transisi, Jakarta, Minggu (21/9/2014).

Misalnya, dalam bidang infrastruktur terdapat pembangunan jalan tol. Jalan tol harus berhubungan dengan pembangunan perumahan rakyat. Sebab, perumahan rakyat memerlukan jalan. ”Untuk kementerian, ini menjadi penting agar tidak ada tumpang tindih. Namanya disesuaikan dengan tugasnya,” jelas Ketua Ketua DPP Nasdem ini.

Soal apa saja nama kementerian, dia mengatakan bahwa semua itu akan terjawab pada Senin. Yang mengumumkan tentu Jokowi-Jusuf Kalla. ”Itu kewenangan presiden dan wakil presiden lah,” terangnya.

Yang paling utama, akan ada tugas spesifik untuk setiap kementerian. Dia mencontohkan Kementerian Pariwisata yang selama ini terlalu banyak mengurusi hal yang kurang prioritas. Pada masa pemerintahan Jokowi-JK, menteri pariwisata nanti bertugas menjual potensi wisata. ”Targetnya, harus meningkatkan wisatawan mancanegara. Tentu kita bisa melihat negara lain yang sebenarnya tidak memiliki apa-apa di negara itu, tapi wisatawannya banyak,” tuturnya.

Lalu, kementerian perdagangan yang salah satu targetnya bisa menjual karya-karya anak bangsa. Pada dasarnya, seorang menteri harus mengurusi Indonesia dari Aceh hingga Papua. ”Kuncinya, sesuai instruksi Jokowi-JK, para menteri harus menghadirkan peran negara dalam semua aktivitas masyarakat. Seluruh ruang kehidupan harus ikut membantu. Itu tanggung jawab menteri,” terangnya.

Soal siapa saja yang menjadi calon menteri? Dia mengungkapkan, hal tersebut sama sekali bukan tugasnya. Tim transisi hanya berhenti hingga kriteria kementerian. ”Nama itu kewenangan Jokowi-JK,” ucap Akbar.

Namun, sesuai informasi yang berkembang, sudah ada pembagian menteri untuk setiap partai politik. Jatah 16 menteri untuk parpol itu telah didistribusikan ke setiap parpol pendukung Jokowi-JK. Perinciannya, 5 jatah menteri untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), 3 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), 3 Nasional Demokrat (Nasdem), 2 Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), dan 1 PKPI.

Artinya, masih ada dua posisi menteri asal parpol yang kosong. Posisi kosong tersebut diprediksi akan menjadi rebutan partai anggota Koalisi Merah Putih (KMP) yang akan bergabung dengan kubu Jokowi-JK. Selama ini yang disebut-sebut bakal bergabung adalah PPP, PAN, dan Partai Demokrat. ”Memang ada tiga partai KMP yang sedang berkomunikasi intens dengan kami,” ujar politikus Partai Nasdem itu.

Namun, soal jatah menteri untuk partai, misalnya Nasdem yang mendapat tiga kursi, dia enggan berkomentar. ”Saya malah tidak tahu soal itu, ya alhamdulillah kalau dapat,” tuturnya sembari tertawa.

Wakil presiden terpilih JK menuturkan, siapa saja nama orang yang akan menduduki posisi menteri masih terus dimatangkan. Rencananya, pada 20 Oktober, tepat saat pelantikan presiden dan wakil presiden, nama 34 menteri itu diumumkan. ”Siapa orangnya baru diketahui 20 Oktober,” ujarnya.

Apakah jumlah 16 menteri asal parpol tersebut terlalu banyak? Dia mengatakan, jumlah menteri dari parpol untuk pemerintahan saat ini 20 orang, tapi pada pemerintahan Jokowi-JK mendatang hanya 16. Jumlah itu sudah berkurang banyak. ”Yang paling utama, banyak orang parpol yang juga profesional,” ucapnya.

Hanya, nanti perlu jaminan integritas dari setiap menteri asal parpol. Dengan demikian, loyalitasnya hanya ke presiden dan wakil presiden. ”Jaminan integritas ini yang dibutuhkan,” kata mantan petinggi Partai Golkar itu.

Wasekjen PDIP Hasto Kristiyanto menjelaskan, jatah menteri untuk parpol itu bukan bagi-bagi kekuasaan. Tetapi, upaya untuk menguatkan pemerintahan Jokowi-JK. ”Tantangan ke depan lebih berat. Karena itu, dibutuhkan konsolidasi kekuatan politik bersama,” terangnya.

Sebagaimana diketahui, Jokowi-JK telah mengumumkan adanya 34 kementerian. Perinciannya, 18 kementerian diisi profesional dan 16 kementerian diisi orang parpol. Ada tiga menteri koordinator dan satu wakil menteri untuk Kementerian Luar Negeri (Kemenlu). (ai)

Komentar

Komentar

Check Also

Sri Meliyana: Pemerintah Harus Bersikap Adil Atas Vaksin Karya Anak Bangsa

bidik.co — Baru beberapa waktu nama Vaksin Nusantara ramai dibahas khalayak publik, jalan Terawan Agus …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.