Home / Politik / Menhub Jonan Tak Kuasa Saat Lion Air Delay

Menhub Jonan Tak Kuasa Saat Lion Air Delay

bidik.co — Karut sengkarut jadwal penerbangan maskapai Lion Air memang sering kita jumpai. Puncaknya terjadi sejak kemarin, hampir seluruh bandara khusus penerbangan maskapai milik Anggota Wantimpres Rusdi Kirana ini delay dan merugikan ribuan penumpang.

Para penumpang emosi karena tak mendapatkan kejelasan atau kompensasi dari pihak maskapai karena keterlambatan penerbangan ini. Pihak maskapai sulit dihubungi, sambungan telepon sejumlah pejabat Lion Air mati dan dialihkan dengan sejumlah alasan hingga kemarin malam.

Menteri Perhubungan Ignasius Jonan yang kerap mengkritik dunia penerbangan dan sedang gencar memperbaiki penerbangan Indonesia tak kelihatan batang hidungnya. Berbeda sikap saat Jonan tiba-tiba melakukan sidak ke maskapai AirAsia dengan marah-marah kepada maskapai asal Malaysia itu.

Hingga Kamis (19/2/2015) malam Jonan tak muncul untuk memberikan solusi atas kesemerawutan jadwal penerbangan Lion Air yang merugikan ribuan orang. Bahkan gara-gara delay ini, puluhan massa di Bandara Soekarno-Hatta nyaris mengeroyok petugas Bandara karena hanya memberikan janji akan menerbangkan para penumpang yang sudah menunggu sejak pagi kemarin.

Anehnya, pemerintah seolah tak bisa berbuat apa-apa ketika Lion Air sering berulah dan membuat rugi banyak orang. Lain halnya saat dulu Jonan mengancam akan membekukan izin terbang AirAsia karena tidak mengambil print-out prakiraan cuaca dari BMKG. Belakangan, Jonan pun habis dihujani kritik atas ancaman itu.

Baru hari Jumat (20/2/2015), Menhub Jonan menegur dan akan memanggil pihak Lion Air. Jika ada masyarakat yang tidak puas dengan Lion Air, silakan menempuh jalur hukum.

“Kalau masyarakat merasa kurang puas, ya silakan secara perdata diajukan gugatan sendiri. Jadi itu nggak bisa regulator yang gugat, nggak bisa,” kata Jonan.

Pernyataan itu disampaikan Jonan saat diwawancarai wartawan di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (20/2/2015). Ia berada di Mabes TNI untuk menandatangani MoU dengan TNI terkait permintaan perbantuan personel TNI untuk diperbantukan ke Kementerian Perhubungan terkait keamanan Objek Vital Nasional (Obvitnas).

Lion Air disorot tajam karena ribuan calon penumpangnya ke berbagai rute telantar sejak Rabu (18/2/2015) hingga hari Kamis (19/2/2015). Maskapai ini juga sering dikeluhkan karena pelayanannya buruk, seperti adanya kasus penumpang kehilangan bagasi.

Jonan pun berkomentar terkait sejumlah keluhan soal buruknya layanan maskapai milik anggota Wantimpres Rusdi Kirana tersebut.

“Gini, kalau itu, kita tidak bisa mengenakan sanksi. Kan sudah ada standar pelayanan yang harus diikuti, kalau itu melanggar, kita temukan ya kita kenakan sanksi, kenakan denda dan sebagainya, surat peringatan. Jadi kebanyakan lebih kepada denda kalau (pelanggaran) kayak pelayanan, hospitality,” ucap Jonan.

“Kan kita sudah buat standar pelayanan, itu saja yang harus diikuti oleh semua operator,” sambung Jonan.

Jonan mengatakan, dia telah menegur dan akan memanggil pihak Lion Air hari ini. Maskapai yang punya tagline ‘We Make People Fly’ itu seharusnya punya Standard Operating Procedure (SOP) penanganan krisis terhadap penumpang.

“Karena maskapai Lion Air itu juga mungkin kurang lebih atau bahkan lebih besar dari jumlah penumpang Garuda. Ini harus ada SOP penanganan krisis terhadap pelanggan, terhadap customernya itu harus ada. Seperti di Garuda ada, KAI ada, Pelni ada, ini harus ada. Kan ini bukan perusahaan kecil,” imbuh mantan Dirut PT KAI ini.

Sementara itu Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengkritik keras Menteri Perhubungan Ignasius Jonan di kasus delay parah Lion Air. Padahal, masih segar dalam ingatan saat kasus AirAsia, Menteri Jonan gagah perkasa marah-marah. Tapi kenapa saat Lion Air Menteri Jonan ‘menghilang’?

“Katanya Menteri Jonan pemberani, sekarang tunjukkan,” ujar pengurus YLKI Tulus Abadi, Kamis (19/2/2015) malam.

Jonan memang banyak menuai kritik soal kasus Lion Air ini. Sosok tegas Jonan seolah tak berkutik pada Lion Air. Kejadin Lion ini selalu berulang dan tak pernah ada sanksi tegas pada Lion.

Di media sosial pun banyak mengaitkan hilangnya gigi pemerintah ke Lion karena posisi Rusdi Kirana yang menjadi penasihat presiden Jokowi.

“Ini menyangkut public service,” kritik Tulus lagi.

Sampai kapan ‘kehebatan’ Lion Air dibiarkan pemerintah?

Ke mana Menteri Jonan saat Lion Air Delay? (*)

Komentar

Komentar

Check Also

Difriadi: Pilkada Harus Jadi Persemaian Demokrasi di Indonesia

Bidik.co — Bulan November 2024, rakyat Indonesia masih harus memenuhi hak dan kewajiban politiknya untuk …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.