Home / Politik / Meski Dianggap Tak Sah, Romi Cs Sampaikan Hasil Muktamar PPP dan Dukung Penuh Jokowi-JK

Meski Dianggap Tak Sah, Romi Cs Sampaikan Hasil Muktamar PPP dan Dukung Penuh Jokowi-JK

bidik.co – Meski dianggap tidak sah penyelanggaraan Muktamar di Surabaya, Ketua Umum terpilih Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Rohamurmuziy menyambangi Presiden RI terpilih Joko Widodo (Jokowi). Dia menyampaikan hasil Muktamar ke-VIII PPP di Surabaya kemarin.

Selain menyampaikan hasil Muktamar, pria yang akrab disapa Romi ini juga menyampaikan dukungan penuh untuk pemerintahan Jokowi-JK.

“Pada hari ini kita ke Pak Jokowi untuk menyampaikan hasil Muktamar ke-VIII PPP di Surabaya yang memutuskan PPP memberi dukungan penuh pada pemerintahan Jokowi-JK 2014-2019,” kata Romi di Kediaman Dinas Gubernur DKI, Jl Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (18/10/2014).

Romy mengatakan, berdasarkan hasil Muktamar di Surabaya beberapa hari lalu, PPP menyatakan dukungan penuhnya untuk pemerintahan yang baru, yang dipimpin oleh Jokowi dan JK. Penyampaian hasil itu diantar langsung oleh dirinya dan beberapa fungsionaris partai yang baru saja terpilih.

“Karena memang kepada pemerintah berikutnyalah PPP memberi dukungan. Sehingga secara resmi pada sore hari ini adalah dewan pimpinan pusat partai yang sejauh ini baru terbentuk ketua umum, sekretaris jenderal dan bendahara DPP partai didampingi seluruh hasil Muktamar ke-VIII Surabaya yang masih terus menyempurnakan kelengkapan pengurus DPP,” jelasnya.

“Yang prinsipnya bahwa PPP mendukung pemerintahan Jokowi-JK,” tambahnya.

Apakah ini artinya PPP sudah resmi bergabung dalam koalisi Indonesia Hebat?

“Ya nanti kita lihat. Karena kami kan akan menyampaikan dukungan kepada beliau. Yang didukung mau atau tidak nanti ditanya,” jawabnya.

Meski sudah menyampaikan dukungan, Romi mengaku belum membicarakan masalah kabinet dengan Jokowi. “Belum sampai sana. Nanti kami bicara lagi setelah ini,” katanya.

Sementara sebelumnya Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Suryadharma Ali (SDA) menyebut kegiatan Muktamar PPP yang digelar oleh Sekretaris Jenderal, Romahurmuziy dan Wakil Ketua Umum Emron Pangkapi, di Kota Surabaya adalah ilegal, karena tak sesuai dengan keputusan Mahkama Partai, pada 11 Oktober 2014.

“Perlu saya tegaskan bahwa kedatangan saya ke Manado, pada dasarnya adalah untuk konsolidasi Partai Persatuan Pembangunan wilayah Indonesia Timur, dan alhamdulilah yang hadir Sulawesi seluruhnya kecuali Sulawesi Barat (Sulbar), Maluku Utara, Maluku, Papua dan Papua Barat,” ungkap mantan Menteri Agama RI, saat konferensi pers di Hotel Swisbel Manado, Rabu (15/10/2014) malam.

Selain itu kata SDA, maksud kehadirannya di acara Silaturrahmi PPP se-Indonesia Timur itu adalah untuk mensosialisasikan keputusan mahkamah partai.

“Bahwa dalam putusan sela yang dilakukan Mahkamah Partai dua kubu diminta melakukan islah. Hal itu dipertegas oleh keputusan mahkamah partai pada 11 Oktober, yang memerintahkan dilakukan islah, selambat-lambatnya tujuh hari setelah keputusan,” kata SDA.

Keputusan itu juga ikut mengamanatkan bahwa selama belum dilakukan islah, maka dua belah pihak dilarang menyelenggarakan kegiatan partai, termasuk kegiatan Muktamar.

“Dengan itu saya ingin menyatakan sikap bahwa Muktamar yang digelar pada hari ini, 15 Oktober di Surabaya adalah ilegal, atau Muktamar tidak sah,” tegasnya.

Alasan dia menyebut Muktamar tidak sah itu dilihat dari, pertama, siapa yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan Muktamar. Kalau dilihat dari anggaran dasar, pasal 8, mekanisme kerja disebutkan, bahwa Ketua Umum bertugas sebagai penanggung jawab seluruh kegiatan, wakil ketua umum adalah pembantu ketua umum dan sekretaris jenderal bertugas sebagai administrator organisasi.

“Jadi yang memiliki kewenangan yang luas dan mengeluarkan kebijakan-kebijakan penting adalah ketua umum, dan bukan wakil ketua umum atau Sekjen. Oleh karena itu Muktamar yang diselenggarakan oleh saudara Romy Sekjen dan saudara Emron Pangkapi wakil ketua umum, itu tidak bisa dibenarkan dari sisi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga,” katanya.

Dilihat dari segi waktu, anggaran dasar PPP menyebutkan bahwa pelaksanaan muktamar 2014 itu dilaksanakan selambat-lambatnya satu tahun setelah pemerintahan baru terbentuk.

“Yang disebut pemerintahan baru terbentuk ukurannya dimana? Kalau pun pelantikan presiden nanti dilaksanakan seperti biasa setiap tanggal 20 Oktober, termasuk pelantikan kabinet sekitar tanggal 22, maka Muktamar yang akan kami laksanakan pada 23, pada prinsipnya sesuai anggaran dasar,” jelasnya.

Kemudian dari sisi Katan, materi Muktamar itu harus disampaikan kepada peserta muktamar. Menurut aturan adalah 30 hari sebelum pelaksanaan Muktamar.

“Nah, keputusan muktamar yang diselenggarakan oleh Rommy, itu kira-kira di awal bukan Oktober. Sehingga ini tidak bisa dipertanggungjawabkan sama sekali. Apalagi konon katanya, materi belum sampai ke peserta,” katanya.

Rommy cs juga dinilainya ikut melakukan pelanggaran terhadap keputusan Mahkamah Partai, yang melarang dua belah pihak melaksanakan kegiatan, semacam Muktamar sebelum ada islah.

“Jadi hari ini dia melaksanakan muktamar, sebagai bentuk pelanggaran terhadap Mahkamah partai. Nah keputusan mahkamah partai itu bersifat final dan mengikat,” tandasnya. (ai)

Komentar

Komentar

Check Also

Masih Ada Yang Mendukung, MPR Tolak Tuntutan PA 212 Bubarkan BPIP

bidik.co — Banyaknya aspirasi dari masyarakat yang masih mendukung keberadaan BPIP, Wakil Ketua MPR RI …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.