bidik.co — Pakar Politik Universitas Diponegoro, Teguh Yuwono, menilai, tidak hadirnya anggota Dewan pada acara debat yang digagas Pemerintah Provinsi, Senin (1/9/2014), semestinya tidak perlu terjadi. Katanya, jika kondisi saat ini antara DPRD dan Gubernur seperti kanak-kanak.
“Maka, habis ini harus ada forum untuk ditindaklanjuti. Ada berbagai hak Gubernur dengan legislatif, sampaikan saja. Itu hak konstitusional. Jangan justru menunjukkan sikap balas-balasan kayak anak kecil,” ujarnya.
Menurutnya, kinerja Gubernur selama ini didukung data. Maka, kritik yang disampaikan Dewan harus didukung dengan data pula. “Dewan harus mengimbangi Gubernur. Dan segmen harus evaluasi berbasis data dan fakta. Jangan hanya bermain pada tataran legalistik. Pengawalan kontstruktif harus digodok lagi,” tutur Teguh.
Sedangkan pengamat politik Universitas Diponegoro Semarang, Budi Setyono mengatakan, silang pandangan antara eksekutif dan legislatif itu terjadi karena alur komunikasi formal antara keduanya tidak berhasil.
“Dalam ilmu politik disebut alur nonkonvensional. Forum debat itu diadakan oleh rakyat. Karena jalur komunikasi yang formal tidak berhasil. Maka ini harus ditempuh. Kalau gubernur nggak hadir maka mengecewakan,” ungkap dia.
Sementara itu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menepis anggapan dia tak gentle karena tidak menghadiri debat terbuka melawan anggota DPRD Jateng yang difasilitasi oleh kalangan wartawan di lingkungan Pemprov Jateng.
Ganjar berdalih ketidakhadirannya di acara debat lantaran memilih agenda lebih wajib yang tidak bisa ditinggalkan, yakni rapat paripurna.
“Kalau saya datang saya salah. Hari ini ada paripurna kok datang, masak meninggalkan paripurna untuk urusan seperti ini (urusan debat dengan DPRD),” katanya usai sidang paripurna DPRD Jateng, Senin (1/9/2014).
Selain itu, Ganjar juga menegaskan pernyataan dia dan legislator buka soal tantang-menantang. “Jadi ini cerita bagaimana publik kita edukasi secara bersama-sama bahwa ada kritik kepada saya itu vitamin buat saya. Yang kedua perlu dijelaskan karena banyak yang keliru memahami, ” beber mantan Wakil Ketua Komisi II DPR RI itu.
Politisi PDI Perjuangan itu justru menawarkan acara pertemuan yang sama bersama empat anggota dewan yang digelarnya oleh pemprov Jateng di studio mini pada pukul 15.00 WIB. Anggota dewan itu adalah Pradjoko Hariyanto (Fraksi Demokrat), Hadi Santoso (Fraksi PKS), Sasmito (Fraksi Golkar), dan Alfasadun (Fraksi PPP).
Ia mengakui kritik dan saran itu merupakan asupan vitamin bagi kinerjanya. Justru dengan begitu, hubungan antara eksekutif dan legislatis saling cek dan ricek. “Kita akan bawa data-data segepok nanti pada diskusi nanti jam tiga ini. Silakan kalau mereka mau datang,” ujar dia.
Kata Ganjar, sejumlah bantahan yang ingin disampaikannya tentang kritik dewan beberapa waktu lalu, antara lain: perihal perekrutan Dirut Bank Jateng yang dinilai sarat nepotisme serta beberapa programnya yang menghapus pungli di Jateng.
“Ketika Bank Jateng saya dimarahi terus ditulis di koran bahwa itu teman main. Lah itu umurnya saja beda, saya enggak pernah ketemu, ” imbuh dia. (ai)