BIDIK.co Terbaik untuk Masyarakat
Related Articles
bidik.co — DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Sulawesi Selatan membenarkan kabar rencana perubahan susunan kabinet (reshuffle) Presiden dan Wakilnya Joko Widodo-Jusuf Kalla yang akan mengganti Menteri Pertanian Amran Sulaiman dengan kadernya.
“Kemungkinan dua pekan depan sudah berganti. Informasinya beredar setelah pertemuan antara Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dengan seluruh Ketua DPD PDI-P se-Indonesia,” ujar Sekretaris DPD PDI-P Sulsel, Rudi Pieter Goni di Makassar, Jumat (22/5/2015).
DPD PDI-P yang menggelar rapat koordinasi daerah (Rakorda) yang bersamaan dengan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap 64 bakal calon kepala daerah di 11 kabupaten, Sulsel akhir tahun ini turut serta menyambut calon pengganti Mentan Amran Sulaiman.
Beredar kabar dikalangan petinggi PDI-P Sulsel, calon penggantinya yakni Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P Bidang Buruh Tani dan Nelayan, Mindo Sianipar.
“Iya, hari ini Pak Mindo sendiri yang datang ke Makassar mewakili Ketua Umum dalam acara Rakorda. Pak Mindo juga yang melakukan fit and proper test-nya untuk bakal cabup,” katanya.
Menurut Legislator DPRD Sulsel itu, tim transisi Jokowi memang mengusulkan beberapa menteri yang harus di-reshuffle lantaran dianggap tidak berjalan maksimal.
“Tim mengusulkan reshuffle karena ada roda yang tidak berputar bagus, apalagi sudah ada survei kalau beberapa nama itu surveinya rendah,” tambahnya.
Terpisah, Ketua DPD I PDI-P Sulsel, Andi Ridwa Wittiri mengaku mengetahui bocoran mengenai reshuffle menteri di kabinet kerja. Menurutnya, masuknya nama Amran Sulaiman dalam bidikan tim transisi bukanlah hal istimewa.
“Tidak ada yang istimewa. Kalau pun Pak Amran diganti dengan kader PDI-P itu bagus. Tapi berbicara dari asal daerah, saya lebih bagus jika Pak Amran bertahan karena sama-sama dari Sulsel,” tandasnya.
Sementara itu isu reshuffle kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) makin santer. Meski Presiden Jokowi belum menyebut nama menteri, Populi Center sudah membuat ancang-ancang siapa saja yang dianggap layak diganti.
Beberapa menteri yang dinilai layak diganti itu adalah Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Tedjo Edhy Purdijatno; Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna Laoly; Menteri Perdagangan (Mendag), Rachmat Gobel; Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Yuddy Chrisnandi; Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Susana Yembise; serta Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto.
Pengamat politik dari Populi Center, Nico Harjanto, mengatakan, evaluasi mendalam terhadap menteri Kabinet Kerja perlu dilakukan. Menkumham Yasonna Laoly layak diganti karena dianggap paling bertanggung jawab atas persoalan dualisme Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
“Dualisme kepengurusan parpol yang telah menyebabkan adanya tudingan ketidaknetralan menteri tersebut,” ujar Nico, Jumat (8/5/2015).
Menkopolhukam Tedjo Edhy Purdijatno disebut layak diganti karena beberapa bulan ini muncul kegaduhan politik mengenai pemilihan Kapolri dan pernyataannya saat polemik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) vs Polri. “Kemudian, Seskab [Andi Widjajanto] perlu direposisi juga karena telah dianggap sebagai penghalang komunikasi PDIP dengan Presiden,” katanya.
Dia menambahkan, menteri di bidang perekonomian juga perlu diganti, khususnya Mendag Rachmat Gobel. “Karena kurang mampu menjaga stabilitas harga bahan pokok dan membuat kebijakan yang kurang tepat di saat ekonomi melambat,” katanya.
Selain itu, Menteri PAN-RB Yuddy Chrisnandi dianggap lamban dalam membuat regulasi terkait organisasi kementerian dan pengisian pejabat. Adapun Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Susana Yembise belum menunjukkan kinerja sejauh ini.
Sebelumnya, Menkopolhukam Tedjo Edhy Purdijatno mengatakan seluruh menteri di Kabinet Kerja sepakat untuk terus bekerja berdasarkan tugas pokok dan fungsinya. Menurutnya, situasi masih tetap biasa meskipun santer kabar akan ada reshuffle kabinet.
“Saya sudah bicara dengan beberapa menteri, dan kami sepakat untuk menyerahkan hal itu ke Presiden, kami akan tetap bekerja sesuai tugas kami,” katanya di Jakarta, Kamis (7/5/2015). (*)
Website & Logo Maker