bidik.co — Komitmen Ketua Umum Demokrat, Soesilo Bambang Yudhoyono, atau SBY, untuk memperjuangkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undangan (Perppu) Pilkada hendaknya juga nyambung dan juga diperjuangkan secara maksimal oleh Fraksi Demokrat di parlemen.
Demikian disampaikan pengamat komunikasi politik yang merupakan pengajar Program Pascasarjana Universitas Indonesia (UI) danUniversitas Diponegoro (Undip) Semarang, Ari Junaedi, Minggu (7/12/2014).
“Jangan sampai juga kejadian saat voting Undang-Undang Pilkada terulang kembali. Seolah-olah SBY meminta all out, ternyata fraksi Demokrat malah melakukan walk out,” ungkap Ari.
Ari juga mengingatkan, ucapan manis SBY juga tak berhenti dalam kicauan di twitter saja. SBY hendaknya terang benderang memaklumatkan bahwa Demokrat keluar dari Koalisi Merah Putih (KMP) dan bergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH), setelah KMP jelas-jelas mau menolak Perppu Pilkada tersebut.
“Percuma berlabuh di KMP jika Demokrat hanya akan terkena imbas sentimen negatif. Sebuah investasi politik yang buruk untuk pemilu 2019 mendatang,” demikian Ari Junaedi. [ysa]
Sementara itu pendiri Lingkar Survei Indonesia (LSI) Denny JA menilai, ada konsekuensi politik yang sepertinya belum atau lupa diperhitungkan oleh Aburizal Bakrie dan para pendukungnya di Koalisi Merah Putih (KMP). Keputusan Ical dan KMP membatalkan kesepakatan dengan Partai Demokrat terkait Perppu Pilkada Langsung akan membuat koalisi itu menjadi minoritas di Parlemen.
Partai Amanat Nasional (PAN) yang dipimpin Hatta Rajasa tidak akan meninggalkan SBY dan Partai Demokrat. Hatta yang juga besan SBY akan mengikuti manuver SBY merapat ke Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Apalagi, selama ini diketahui bahwa Hatta lah yang menjadi penjamin kesepakatan SBY dan KMP.
“Hatta akan bertanggung jawab dan itu sudah ia nyatakan ke publik bahwa politik harus punya etika menjalankan komitmen,” ujar Denny.
“Jika Hatta membawa PAN dan Demokrat mendukung KIH untuk isu pilkada langsung, atau isu lainnya, KMP hanya minoritas di parlemen,” sambungnya.
Perlawanan Hatta dan Demokrat terhadap pengkhianatan KMP sangat powerful. Merekalah yang bisa menentukan apakah KMP akan mayoritas atau minoritas di Parlemen.
“Jika KMP menjadi minoritas di parlemen, tak ada lagi gigi KMP yang membuatnya ditoleh oleh rakyat ataupun pemerintah,” demikian Denny. (*)