bidik.co — Ada kabar berhembus. Nama calon menteri agak lama digodok Jokowi JK. Salah satu alasannya karena partai pengusung memaksakan nama calonnya masuk.
Padahal sudah jelas KPK dan PPATK memberikan rekomendasi tak clear pada calon itu. Jokowi disarankan tak gentar dengan tekanan parpol pengusung
“Menurut saya Jokowi JK harus berani bersikap sebagai bentuk konsistensi perwujudan prinsip pemerintahan yang bersih ketika di hadapan parpol soal kandidat menteri yang dirasa bermasalah,” jelas pengamat politik UGM, Arie Sudjito, Rabu (22/10/2014).
Menurut Arie, bagaimanapun juga, apa yang dinilai oleh KPK dan PPATK harus menjadi pertimbangan utama, para kandidat yang bermasalah dan potensial korupsi sebaiknya diganti.
“Jangan sampai calon menteri dipaksakan oleh parpol pengusung dan akan menjadi beban pemerintahan Jokowi kelak. Kita tahu bahwa jumlah politisi parpol yang bersih stocknya masih banyak, jika ada kandidat yang diajukan parpol ternyata bermasalah jangan dipaksakan dipasang,” urai dia.
“Termasuk golongan profesional yang potensial korupsi berdasarkan penilaian KPK dan PPATK harus dihentikan sekarang sebelum terlanjut,” imbuhnya.
Sebelumnya Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Zulkarnain menyatakan ada lebih dari satu calon menteri untuk kabinet pimpinan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang bermasalah. Zulkarnain juga menyebutkan ada calon menteri yang berpotensi menjadi tersangka kasus korupsi.
“Ini hanya sebagai pertimbangan dari sisi informasi. Tapi memang kami memberikan warna merah untuk calon yangpotential suspect tinggi,” kata Zulkarnain, Senin, 20 Oktober 2014.
Merah adalah warna yang diberikan terhadap kandidat menteri Jokowi yang berisiko terjerat kasus korupsi. Namun Zulkarnain enggan menyebutkan nama-nama yang dimerahkan lembaganya. Dia juga bungkam saat ditanya ihwal nama-nama yang diberi warna kuning alias peringatan. “Ini masih tertutup,” katanya.
Untuk menelusuri rekam jejak para calon menteri, kata Zulkarnain, KPK menurunkan petugas dari bidang pencegahan dan penindakan. “Semua yang terkait, yang bisa membuat profil,” katanya.
Dia juga menyatakan waktu yang dimiliki KPK untuk menelusuri nama-nama itu sangat singkat. Namun, KPK akan tetap melanjutkan penelusuran rekam jejak nama-nama yang dicalonkan dalam kabinet Jokowi. “Karena waktu untuk membuat profil ini sangat pendek, maka penelusuran kami terhadap nama-nama itu tidak selesai sampai di sini.”
Zulkarnain menjelaskan, penilaian calon menteri dilakukan atas dasar sejumlah faktor. Antara lain ketaatan terhadap ketentuan yang menyangkut pencegahan korupsi, laporan masyarakat, laporan harta, laporan gratifikasi, dan perkembangan perkara korupsi yang ditangani komisi antirasuah.
Pada Jumat, 17 Oktober 2014, Presiden Joko Widodo menyampaikan nama-nama calon menterinya ke KPK dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan untuk ditelisik. Dua hari kemudian, Jokowi mendatangi kantor KPK dan menemui Ketua Abraham Samad yang didampingi dua wakilnya, Zulkarnain dan Adnan Pandu Praja. (ai)