bidik.co – Jokowi bertemu dengan Ketua MPR, DPR, dan DPD pada Jumat (10/10/2014) malam, di Jakarta. Jokowi menilai pertemuan semacam ini sangat efektif untuk memuluskan pemerintahannya dan ke depan ia akan melakukan hal yang sama minimal satu bulan sekali.
Langkah presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) menggelar pertemuan dengan Ketua MPR, DPR, dan DPD tersebut mendapat apresiasi. Pertemuan itu dianggap mampu membendung isu negatif khususnya yang berkaitan dengan pelantikan Jokowi-Jusuf Kalla pada 20 Oktober nanti.
“Pertemuan semalam sangat positif, harus terus digalang supaya di masyarakat tidak terbangun isu negatif, misalnya soal penjegalan pelantikannya,” kata Direktur IndoStrategi Andar Nubowo, di Jakarta Selatan, Sabtu (11/10/2014).
Andar menjelaskan, isu yang berkembang bahwa pelantikan Jokowi-JK akan dijegal oleh pihak tertentu sangat tak mendasar. Namun, ia menganggap isu tersebut empuk untuk dikonsumsi mengingat parlemen dikuasai oleh Koalisi Merah Putih yang berseberangan dengan Jokowi-JK di Pilpres 2014.
Pertemuan Jokowi dengan Ketua MPR, DPR dan DPD itu membawa manfaat bukan hanya mematahkan isu negatif, tetapi juga membuka ruang pemerintahan Jokowi-JK berjalan mulis di parlemen.
“Jokowi tidak bisa mengandalkan partai pendukungnya saja dan Jokowi harus terus berkomunikasi dengan pimpinan parlemen supaya pemerintahannya lancar,” ucap Andar.
Anggota DPD periode 2014-2019, I Gede Pasek Suardika mengatakan, DPD menyambut baik pertemuan yang diadakan oleh presiden terpilih Joko Widodo dengan ketua MPR, DPR dan DPD. Ia menjelasakan, pertemuan tersebut menegaskan kepada masyarakat bahwa isu penjegalan pelantikan Jokowi tidak akan terjadi.
“Dengan adanya pertemuan tersebut, terbantahkan isu-isu negatif. Dan ini bagus untuk masyarakat dan lembaga negara yang ada,” ujar Gede Pasek, Sabtu (11/10/2014).
Ia menambahkan, komunikasi politik yang dilakaukan jumat malam tersebut juga baik untuk memperkuat lembaga negara yang ada seperti MPR, DPR, DPD dan Pemerintah. Ia berharap kedepannya pola komunikasi seperti ini terus dibangun agar komunikasi antara pemerintah dan parlemen terus terjalin. (if)