BIDIK.co Terbaik untuk Masyarakat
Related Articles
bidik.co – Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPR RI, Hidayat Nur Wahid menegaskan, PKS solid mendukung pemilihan kepala daerah (pilkada) lewat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dia juga mengklaim, koalisi Merah Putih dan PKS di dalamnya solid mendukung pilkada lewat DPRD.
“Hal ini sesuai dengan konstitusi negara, nilai-nilai luhur budi pekerti bangsa kita, dan ajaran-ajaran Islam,” tegas Hidayat saat menerima perwakilan-perwakilan organisasi masyarakat (ormas) Islam di ruang rapat pleno FPKS DPR RI, Gedung Nusantara I lantai 3, Kompleks Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (22/9/2014).
Hidayat yang juga menjabat Ketua Badan Kebijakan Publik (BKP) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS menganggap Pilkada langsung pada kenyataannya justru menjadi pemicu konflik horisontal di tengah masyarakat. Ia juga menegaskan bahwa money politics yang marak ketika pilkada tidak sesuai dengan ajaran-ajaran Islam.
“Pilkada langsung pada perkembangannya menjadi pemicu konflik di tengah masyarakat Indonesia yang sebenarnya rukun dan cinta damai. Selain itu pilkada langsung juga marak dengan money politics. Pilkada langsung lebih banyak mudharat-dampak negatifnya daripada maslahat-manfaatnya,” ujar Hidayat.
Saat ini ada empat kader PKS yang menjabat sebagai gubernur di Sumatra Utara, Sumatra Barat, Jawa Barat, dan Maluku Utara. Selain itu ada banyak kader PKS yang menjabat sebagai kepala daerah di tingkat kabupaten/kota. Walaupun demikian PKS tetap komit mendukung pilkada lewat DPRD. “Kami mendukung pilkada lewat DPRD bukan karena hasrat kekuasaan, terapi kami ingin memberikan manfaat bagi sebanyak-banyaknya rakyat,” papar Hidayat.
Dengan pilkada lewat DPRD, menurut Hidayat, dapat membantu presdien terpilih Joko Widodo menghemat anggaran.
“Paling utama kita ingin membantu Jokowi untuk menghemat anggaran supaya dipakai subsidi, supaya BBM tidak naik atau dipakai buat mobil nasional,” katanya.
Karena itu, lanjut bekas Presiden PKS ini, pihaknya tetap istiqomah mendukung RUU Pillkada. “Kita istiqomah bersama dengan rakyat, dengan ormas, Nahdlatul Ulama, Majelis Ulama Indonesia,” kata Hidayat.
Hari ini Tim Perumus RUU Pilkada akan melaporkan kerja mereka ke Panitia Kerja RUU Pilkada DPR. Sikap setiap fraksi di DPR terkait mekanisme pilkada akan kembali terlihat: apakah mereka setia pilihan semula atau berubah?
Dalam rapat tim perumus sebelumnya, enam fraksi mendukung pilkada oleh DPRD. Mereka adalah Demokrat, Golkar, Gerindra, PKS, PPP dan PAN. Fraksi yang mendukung pilkada langsung adalah PDIP, PKB dan Hanura. Pekan lalu Demokrat menyatakan berubah menjadi mendukung pilkada langsung. (if)
Website & Logo Maker