Home / Politik / Tim Transisi: Petral akan Dibekukan!

Tim Transisi: Petral akan Dibekukan!

bidik.co — Pemerintahan Jokowi-JK berencana membekukan usaha Pertamina Energy Trading Limited (Petral). Selama ini, PT Pertamina (Persero) mengimpor minyak lewat anak usahanya, yaitu Petral yang berkantor di Singapura.

Deputi Kantor Transisi Jokowi-JK Hasto Kristiyanto menegaskan pemerintahan Jokowi-JK berkomitmen kuat untuk memberantas mafia migas dengan membentuk satgas anti mafia migas yang bekerja sungguh-sungguh secara efektif. Rencana pembekuan Petral bagian dari memberantas mafia minyak.

“Hal ini akan dibarengi dengan perbaikan regulasi untuk menutup peluang munculnya mafia migas baru. Petral akan dibekukan, dilakukan audit investigatif terhadapnya. Pembelian minyak mentah dan BBM dilakukan oleh Pertamina dan dijalankan di Indonesia,” kata Hasto dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Senin (22/9/2014).

Hasto menyebutkan, terkait pengendalian distribusi BBM bersubsidi, maka produk bersubsidi ini akan diberi warna khusus untuk memudahkan pengawasan. Penunjukan wilayah kerja migas, perpanjangan kontrak, logistik migas, pengawasan produksi dan lain-lain akan dilaksanakan dengan transparan.

“Pemerintah akan menugasi Pertamina melaksanakan fungsi tersebut secara efektif dan efisien di bawah pengawasan yang ketat oleh auditor negara. Rantai pasokan gas dipendekkan dengan cara memerintahkan produsen gas langsung menjual produknya ke pengguna akhir besar. Pengguna kecil dilayani distributor/agregator gas yang qualified. Broker gas tanpa fasilitas yang menyebut diri mereka trader tanpa fasilitas dan mempermainkan kuota gas selama ini akan dihapuskan,” papar Hasto.

Pada bagian lain, Wakil Sekjen PDI Perjuangan itu mengatakan subsidi BBM, gas dan listrik itu adalah hak konstitusional rakyat, namun disadari pula bahwa subsidi tersebut selama ini sangat tidak tepat sasaran, memperlemah daya saing global, membebani APBN, terbukti tidak mengurangi angka kemiskinan, dan tidak mampu memenuhi hak konstitusional rakyat lainnya sehingga perlu dilakukan realokasi (pengalihan) subsidi yang lebih berkeadilan.

“Langkah yang akan ditempuh adalah tetap memberikan subsidi terkendali kepada masyarakat miskin, petani, buruh, nelayan, industri kecil dengan sistim distribusi tertutup melalui perbankan. Mereka yang rentan terhadap kenaikan harga dilindungi dengan safety nett,” jelasnya.

Upaya mengalihkan sebagian subsidi BBM untuk pembiayaan sektor produktif dan layanan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan antara lain; pemberdayaan UKM, nelayan, petani, pupuk, perbaikan infrastruktur jalan, rel kereta api, pelabuhan, irigasi pertanian, pembukaan lahan baru, dana desa, pembiayaan kartu Indonesia sehat, kartu Indonesia pintar, pembangunan puskesmas, revitalisasi pasar dan lain sebagainya diyakini lebih berkeadilan.

Ia mengatakan dalam mewujudkan 4A (acceptability, accessability, availability dan affordability) terhadap energi perlu ditingkatkan kehadiran negara.

“Ini hanya dapat dilakukan dengan komitmen politik dan kepemimpinan yang kuat dibantu lembaga adhoc “war room energy” untuk melewati krisis. Pemerintahanan Jokowi-JK memohon dukungan, masukan dan kawalan dari masyarakat luas dalam memperbaiki nasib bangsa,” imbau Hasto.

Sebelumnya Direktur Eksekutif Indonesia Mining and Energy Studies (IMES) Erwin Usman menilai, jika pemerintahan baru Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) serius memberantas mafia minyak dan gas (migas) bisa dimulai dari PT Pertamina Energy Trading Limited (PT Petral Ltd).

“Jika Jokowi-JK benar serius berantas mafia migas, mulailh dari PT Petral Ltd, saya usul gelar audit investigatif untuk mulai proses hukum tegas dan adil,” ujar Erwin yang juga Tim Pokja Energi Rumah Transisi pada acara diskusi ‘Migas Untuk Rakyat’ di Galeri Cafe Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta, Minggu (21/9/2014).

Erwin melanjutkan, presiden terpilih dapat meminta kerjasama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), akademisi, dan organisasi non pemerintah dari sektor migas untuk mulai memberantas mafia migas. Selain itu anti fraud system juga dapat dilakukan untuk mencegah keberlanjutan praktik penyelewengan yang terjadi.

Petral sendiri tercatat sebagai anak usaha yang seluruh sahamnya dikuasai oleh PT Pertamina yang berada di Singapura. Perusahaan ini tergolong menguasai tata kelola dan tata niaga migas pasca pemberlakuan Undang-Undang Migas No.136/2001.

“Jokowi sendiri juga sudah punya rencana membentuk Satgas Anti Mafia Migas, yang rekrutmennya dalam catatan kami mesti transparan, akuntabel, dan publik terlibat,” tukas Erwin. Pemerintahan Jokowi-JK menurutnya perlu sangat selektif untuk rekrutmen tersebut.

Sedangkan untuk orang-orang yang pernah menjadi petinggi ESDM, BP Migas, BPH Migas, SKK Migas, dan BUMN dari sektor ESDM tidak perlu dicalonkan kembali untuk masuk kabinet Jokowi-JK. Bagi Erwin pemberantasan mafia migas dipandang perlu karena mafia migas sudah beroperasi sejak era Orde Baru.

“Booming minyak itu sekitar 1980-1990an saat Indonesia mampu menghasilan 1,6 juta barel per hari (BPH), benar-benar menjadikan mafia berpesta pora,” ujarnya. Kondisi tersebut semakin parah pada era reformasi dengan adanya UU Migas No.22/2001.

Meskipun sempat vakum pada era pemerintahan Gus Dur, mafia migas kembali mencuat pada era pemerintahan selanjutnya. “Jadi maksud mereka intervensi UU Migas jelas, mereka mau menguasai atau merusak sistem dan tata kelola dan tata niaga migas, mengutak-atik aturannya, sistemnya, lalu jalankan kaderisasi mafia dan boneka untuk menguasai seluruh jaringan tata kelola dan tata niaga dalam sistem negara,” ucap Erwin.

Sementara itu praktisi media, Muhammad Kusairi, menyatakan mafia migas tetap ada karena yang mengetahui mafia tersebut hanya mafia migas saja. Oleh sebab itu masyarakat hendaknya melek mendukung pemberantasan mafia migas dengan memperhatikan kaderisasi calon petinggi yang berhubungan dengan sektor migas.

“Untuk kasus Petral tidak sederhana, GCG (Good Corporate Governance) nya dia menempati nomor 9 di Asia Pasifik, pilihan Singapura pindah kesini banyak hal yang perlu diadaptasi,” tutur Kusairi.

Dia memberi contoh cara pemberantasan mafia migas yang dilakukan pemerintahan Argentina yang tergolong sukses. Pemerintahan Argentina melakukan nasionalisasi perusahaan asing di saat kondisi impor migas tinggi dan produksi dalam negeri tergolong rendah. (ai)

Komentar

Komentar

Check Also

Meski Tugasnya Berat, Mahfud MD Minta Aparat di Papua Tak Mudah Terpancing Provokasi

bidik.co – Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD meminta aparat yang bertugas di …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.