BIDIK.co Terbaik untuk Masyarakat
Related Articles
bidik.co — Wacana penundaan pemilu dan penambahan masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi tiga periode terus mencuat di ruang publik. LSM KontraS, melalui akun twitternya, merilis tujuh nama petinggi politik Indonesia yang mengusung wacana penundaan pemilu.
Tak tanggung-tanggung, dalam unggahannya, KontraS menyematkan tagar #PenjahatDemokrasi bagi pengusung wacana tersebut. “Mereka yang menyebut wacana perpanjangan masa jabatan presiden dan/atau penundaan pemilu. #PenjahatDemokrasi,” begitu tulis akun twitter @KontraS pada Kamis (14/4/2022).
Menanggapi pernyataan KontraS, Direktur Eksekutif Institute for Development and Democracy Studies (IDDES), Pitut Pramuji menilai hal itu terlalu berleihan, terlalu sinis, dan tidak berdasar.
“Pelabelan pengkhianat demokrasi bagi 7 orang dari parpol dan pejabat pemerintah, merupakan tindakan terlalu sinis dan tidak berdasar. Sebagai sebuah wacana, hal tersebut sah saja digaungkan, apalagi oleh elit partai politik, yang salah satu fungsinya ialah agregasi kepentingan dan penyerap serta penyalur aspirasi,” tutur Pitut pada bidik.co, Selasa (19/4/2022).
Selanjutnya, Pitut menjelasakan bahwa lamanya seseorang berkuasa di pucuk kekuasaan tidak menjadi kriteria demokratis atau tidaknya suatu negara, karena di negara-negara yang menganut sistem parlementer, seperti Jerman cukup lama pemimpinnya berkuasa.
“Seperti Jerman, baru saja kita lihat kanselirnya, Angela Merkel berkuasa hingga 16 tahun, John Howard pernah berkuasa hingga 11 tahun sebagai Perdana Menteri Australia, namun kita tidak lantas menganggapnya sebagai negara non-demokratis,” jelas kandidat dari Doktor National Chengchi University (NCCU) Taiwan ini.
Menurut Pitut, konsolidasi demokrasi mensyaratkan luasnya partisipasi dan budaya politik publik, munculnya pemerintahan yang akuntabel dan transparan, berkembangnya institusi infra maupun suprastruktur politik yang kuat, adanya sistem peradilan yang adil dan baik, serta sistem pemilihan umum berkala yang jujur dan adil guna menjadi pilar demokrasi.
“Sehingga, masih banyak pekerjaan rumah bagi pemerintah dan semua stake holder, guna membangun persyaratan-persyaratan tadi, dan wacana penambahan periode jabatan presiden, betapapun tidak sejalan dengan semangat reformasi, tidak dapat serta merta dicap sebagai mengkhianati demokrasi bagi sebagian orang yang mendukungnya,” tandasnya. (is/pit)
Website & Logo Maker