BIDIK.co Terbaik untuk Masyarakat
Related Articles
bidik.co — Ketua DPP PKB Marwan Jafar mengaku PKB, PDIP, dan Hanura sudah menduga akan ada aksi walk out fraksi Demokrat saat pembahasan RUU Pilkada. Sikap politik yang dinilainya tidak patut itu sudah terendus saat rapat konsolidasi sebelum rapat paripurna.
“Kami sudah tahu sebelum dibawa ke paripurna saat rapat konsolidasi. Mereka mendukung pilkada langsung dengan 10 syarat. Kita dukung. Tapi saat kita dukung, bukannya merapat, malah menjauh. (Terlihat) kaget malah kita dukung. Itu di ruangan konsolidasi,” ungkap Marwan di sela-sela Silaturahmi Alim Ulama se-Jabar di Hotel Horisson, Jalan Pelajar Pejuang 45, Minggu (28/9/2014).
Menurutnya dugaannya makin menguat saat penyampaian pandangan fraksi di rapat paripurna. Demokrat seolah-olah menyatakan tidak ada dukungan. “Makanya setelah itu banyak interupsi. PKB, PDIP, Hanura interupsi. Mereka sudah walk out saat kita dukung dengan 10 syarat itu. Kalau tidak (WO), kita menang itu,” ujar Marwan.
Namun meski sikap Demokrat demikian, Marwan mengaku masih terbuka bagi partai Demokrat untuk bergabung di pemerintahan. “Jika memang ada parpol mau gabung, PPP dan PAN mau gabung, silakan sebelum tanggal 1 Oktober, gabung tanpa syarat. Demokrat juga tetap kita terima. Tapi tidak penuh kepalsuan, tanpa syarat, sebagaimana kami juga tanpa syarat,” tandasnya.
Sebelumnya Anggota Fraksi Partai Hanura, Miriam S Haryani, jengkel dengan sikap fraksi Partai Demokrat selama lobi RUU Pilkada berlangsung. “Di sana (ruang lobi) mereka banci,” ujar Yani seusai lobi saat rapat paripurna di kompleks parlemen, Senayan, Kamis (25/9/2014).
Lobi yang dijadwalkan selesai pukul 19.30 molor hingga pukul 22.45. Menurut Yani, pembahasan paling banyak soal opsi ketiga yang ditawarkan Demokrat.
Anggota Fraksi PDI Perjuangan, Yasona Laoli mengatakan Demokrat menginginkan forum mengikuti opsinya, musyawarah mufakat. Namun, hanya PDI Perjuangan, PKB, dan Hanura yang bersedia mengikuti opsi ketiga Demokrat.
Laoli mengatakan, forum lobi menghasilkan keputusan kepala daerah tidak dipilih bersama wakilnya. “Jadi hanya memilih gubernur, bupati, dan walikota. Pemilihan wakil akan dilakukan dengan mekanisme lain,” ujar Laoli.
Sementara itu, anggota Fraksi Partai Demokrat, Gede Pasek Suardika meminta Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tak sakit hati lantaran fraksi partainya memilih keluar alias ‘walk out’ dalam rapat paripurna Rancangan Undang-Undang Pilkada di Dewan Perwakilan Rakyat. Menurut Pasek, ‘walk out’ adalah hak dari masing-masing fraksi.
Pasek balik menyindir PDIP tentang sikap mereka yang pernah beberapa kali ‘walk out’ dalam rapat paripurna sebelumnya. “Kami partai baru, layak kalau meniru seniornya (PDIP). Agar PDIP tahu sakitnya ditinggal (walk out) saat Paripurna,” kata Pasek disambut tepuk tangan dan tawa peserta sidang Paripurna.
Menurut dia, Fraksi Partai Demokrat ingin pemilihan umum gubernur dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sedangkan pemilihan wali kota dan bupati dilakukan langsung oleh rakyat. “Itu sesuai aturan hukum ketatanegaraan yang benar,” kata dia. (ai)
Website & Logo Maker