bidik.co — Partai Demokrat dan ketua umumnya Susilo Bambang Yudhoyono menjadi perbincangan yang seru di media sosial lantaran Demokrat walkout dalam paripurna RUU Pilkada. Ketua DPP PD Sutan Bathoegana, mengatakan instruksi SBY justru all out perjuangkan opsi Pilkada langsung 10 syarat.
“Instruksi Pak SBY all out untuk menggolkan Pilkada langsung dengan 10 syarat perbaikan. 10 syarat itu harus masuk,” kata Sutan, Minggu (28/9/2014).
Sutan mengatakan, komunikasi SBY yang tengah berada di Washington DC saat DPR gelar paripurna RUU Pilkada, dengan fraksi diperantarai oleh Ketua Harian PD Syarief Hasan melalui pesan singkat. Syarief saat itu turut hadir di gedung DPR.
Instruksi SBY soal all out itu disampaikan sebelum lobi digelar. Sehingga dalam lobi pimpinan yang berlangsung 5 jam, Demokrat yang diwakili oleh Nurhayati dan Benny Harman, keukeuh agar Pilkada langsung dengan 10 syarat dijadikan opsi ketiga.
Namun, lobi pimpinan tak mencapai kata sepakat alias buntu. Paripurna terpaksa kembali dimulai dengan mencabut keputusan hanya dua opsi, langsung atau DPRD dan dikembalikan ke forum. Saat hujan interupsi itulah Demokrat diberi kesempatan bicara.
“Omongan Benny Harman pertama bagus. Karena dua opsi sudah ditarik, berarti kemungkinan besar dibuka opsi ketiga,” terang Sutan.
“Setelah itu, dia bilang ‘demi kepentingan rakyat, bla..bla.. Benny bilang kami netral. Oleh sebab itu, kalau netral masih duduk di dalam apa yang diperjuangkan. Kami walkout. Kaget saya,” ucap Sutan.
Maka keluarkan seluruh anggota Demokrat karena Benny bicara atasnama Juru bicara fraksi, kecuali 6 orang yang bertahan dan mendukung opsi PDIP Cs. Namun karena kalah jumlah, DPR mensahkan RUU Pilkada dengan opsi pemilihan melalui DPRD.
Partai Demokrat memilih walkout dari pembahasan RUU Pemilihan Kepala Daerah dalam rapat paripurna DPR. Sebelumnya, Demokrat memaparkan pendapatnya atas permintaan pimpinan rapat paripurna DPR, Priyo Budi Santoso. “Kita dengarkan dulu Fraksi Demokrat, silakan,” kata Priyo dalam rapat paripurna DPR, Jumat, 26 September 2014.
Seusai proses lobi di DPR, Partai Demokrat menyatakan tetap pada pemilihan langsung dengan sepuluh syarat. Priyo mengetok palu yang menandakan opsi yang diusulkan Demokrat disetujui masuk menjadi opsi. Persetujuan Priyo mendapat penolakan dari sejumlah anggota DPR. Mereka pun menghampiri Priyo dan memintanya menarik kembali keputusannya.
Suasana rapat semakin memanas lantaran anggota Dewan saling berteriak satu sama lain. Priyo tak mampu mengendalikan jalannya rapat. Dia meminta anggota Dewan kembali menempati posisi masing-masing. Suara mereka bersautan. Priyo langsung menskors rapat. Seusai skors, tiap pimpinan fraksi kembali melakukan lobi.
Seusai perdebatan opsi ketiga masuk atau tidak, Demokrat justru keluar dari ruang sidang alias walkout.
Terhadap sikapnya itu, Fraksi Partai Demokrat di DPR berpendapat dukungan Fraksi PDI-P, PKB, dan Hanura atas opsi pilkada langsung dengan 10 syarat mutlak yang diajukan Demokrat tidak sungguh-sungguh. Pandangan itu menjadi alasan mereka memutuskan walkout dari sidang paripurna pembahasan RUU Pilkada, Jumat (26/9/2014) dini hari.
“Kami baca satu per satu pasal, ternyata tidak semuanya diakomodir. Jadi itu hanya di mulut saja. Lip service,” ujar Anggota Fraksi Demokrat, Benny K Harman, saat keluar dari ruang rapat paripurna.
Benny mengatakan partainya melihat peluang Demokrat untuk memajukan opsi ketiga sangat kecil. Pada akhirnya, Demokrat menilai hanya akan ada dua opsi dalam voting di rapat paripurna, yakni pilkada langsung dan tidak langsung. “Kami sudah hitung-hitung, pilkada langsung juga akan kalah,” kata Benny.
Seperti diketahui, Fraksi PDI-P, Fraksi PKB, dan Fraksi Partai Hanura berbalik arah mendukung kemauan Partai Demokrat memasukkan opsi ketiga untuk voting di sidang paripurna soal RUU Pilkada.
Opsi yang diajukan Partai Demokrat itu adalah pilkada langsung dengan 10 syarat perbaikan. Namun, tiba-tiba saja Fraksi Partai Demokrat malah memutuskan walkout. Mereka berdalih 10 syarat yang diajukan tidak seluruhnya diakomodir dalam draf RUU Pilkada. (ai)