bidik.co — Pelaksana Tugas (Plt) Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto memastikan tidak ada nama Puan Maharani sebagai calon ketua umum pada Kongres IV PDIP. Kongres tersebut digelar pada 9-12 April 2015 di Nusa Dua, Bali.
Hasto menegaskan hal itu sejalan dengan Rakornas ke IV lalu yang menginginkan Megawati Soekarnoputri kembali sebagai ketua umum PDIP.
“Dari proses pendekatan yang kita lakukan baik dari tingkatan arus bawah, masih menginginkan Ibu Megawati sebagai Ketua Umum. Hal itu juga sejalan dengan Rakornas ke IV yang sudah diputuskan bahwa sesuai mandat menyetujui Ibu Megawati sebagai ketum periode berikutnya,” ujar Hasto saat dihubungi, Rabu (18/3/2015).
“Sehingga dipastikan pada kongres yang diadakan 9-12 April di Nusa dua Bali, hanya ada nama Ibu Mega,” imbuh dia.
Terkait persiapan kongres, Hasto menegaskan PDIP tengah dalam proses pembentukan pengurusan di tingkat daerah. Semua proses tersebut berjalan lancar tanpa adanya pertentangan yang berarti.
“Seluruh proses sampai saat ini lancar. Hari ini kita akan bertemu dengan pengurus Jawa Barat dan Jawa Timur. Seluruh proses pemilihan pengurus, baik di tingkat kecamatan, provinsi, semuanya dilaksanakan secara musyawarah mufakat. Ini jelas bahwa sebagai partai ideologi, PDIP terbukti mengedepankan ideologi Pancasila yaitu musyawarah mufakat,” jelas Hasto.
Dia pun merasa puas dengan proses jelang kongres tersebut. Diprediksi, Kongres IV PDIP akan berjalan lancar dan tidak ada akan melahirkan perpecahan seperti partai lainnya.
“Dengan ini proses kongres PDIP pasti berjalan lancar dan tidak ada hambatan berarti,” pungkas Hasto.
Sementara itu posisi sekjen diprediksi akan menjadi ajang perebutan para elite PDIP setelah jabatan Ketum dipastikan tetap dipegang oleh Megawati Soekarnoputri. Akankah pos itu diisi oleh Plt Sekjen saat ini Hasto Kristiyanto atau putri Mega, Puan Maharani?
Saat ini, posisi sekjen memang masih lowong setelah Tjahjo Kumolo ditunjuk sebagai Mendagri. Hasto saat ini bukan merupakan pejabat definitif, melainkan hanya pelaksana tugas.
Loyalitas Hasto kepada PDIP dan ke Megawati pada khususnya, memang tidak perlu diragukan lagi. Namun, ada juga hal yang mengganjalnya yaitu tentang kasusnya dengan Abraham Samad.
“Hasto di beberapa bulan terakhir belum mampu jaga emosi, kita lihat konteks pribadinya dengan Samad. Itu bukan cuma mempersulit PDIP, tapi ke Jokowi juga,” kata pengamat politik LIPI, Ikrar Nusa Bakti usai Pemaparan Hasil Survei Pakar & Opinion Leaders Seri II ‘Menyongsong Kongres PDI Perjuangan: Regenerasi atau Degenerasi?’ di Hotel Sofyan, Jakarta Pusat, Minggu (22/3/2015).
Di sisi lain, ada Puan Maharani. Sang ‘putri mahkota’ saat ini menjabat sebagai Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan di kabinet Jokowi.
Jokowi memang melarang para menterinya menjadi pengurus partai. Hingga saat ini, Puan belum pernah memberikan jawaban pasti apakah akan meninggalkan posisinya sebagai Menko bila terpilih jadi pengurus PDIP.
“Jokowi tetapkan menteri tidak boleh jadi pengurus teras parpol. Apa prasyarat itu akan dilanggar, jadi pengecualian buat Puan. Jika benar begitu, berarti Jokowi benar-benar petugas partai,” ucap Ikrar.Next
Selain persoalan jabatan, Puan juga dikritik terkait kepribadiannya. Ikrar menyarankan Puan lebih perhatian terhadap wong cilik karena sekarang terkesan ada jarak.
“Kalau terpilih, Puan harus kerja keras, lebih concern ke wong cilik. Sekarang kan tidak mau becek-becek, tidak mau pergi sendirian. Itu bukan tipe pemimpin yang baik,” ujarnya.
Terkait potensi untuk menjadi pemimpin, Hasto dan Puan juga dinilai oleh 200 pakar. Hasilnya, Puan ada di posisi terendah dari 10 aspek.
Berikut adalah rata-rata penilaian 10 aspek dari 9 tokoh potensial caketum PDIP:
Joko Widodo: 7,68
Ganjar Pranowo: 7,41
Pramono Anung: 7,35
Maruarar Sirait: 7,03
Tjahjo Kumolo: 6,6
Hasto Kristianto: 6,52
Megawati Soekarnoputri 6,44
Prananda Prabowo: 5,93
Puan Maharani: 5,74. (*)