BIDIK.co Terbaik untuk Masyarakat
Related Articles
bidik.co – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Sekretaris Jenderal M. Romahurmuziy menyatakan pelaksanaan muktamar digelar di Surabaya pada 15 sampai 18 Oktober 2014 mendatang tetap sah.
Romi, sapaan Romahurmuziy, bahkan menyebut muktamar itu sesuai dengan keputusan Mahkamah Partai PPP pada 11 Oktober 2014 kemarin.
Romi menambahkan, mereka tidak akan memojokkan kubu Ketua Umum PPP Suryadharma Ali (SDA), yang menganggap muktamar ilegal. Dia bahkan menyatakan para pendukung SDA tetap diajak dalam muktamar itu. Dia juga mengklaim sebagian besar Dewan Pimpinan Wilayah dan Dewan Pimpinan Cabang PPP bakal hadir dalam muktamar.
“Seluruh DPC di Jawa Barat menyatakan komitmennya untuk hadir. Ini penguat bagi DPC-DPC lainnya. Karena Jawa Barat ini lumbung suara PPP yang memiliki andil terhadap suara lainnya. Atas dukungan ini, muktamar akan digelar dan akan menghasilkan kepemimpinan,” kata Romi dalam jumpa pers di DPW PPP Jawa Barat, Bandung, Senin (13/10/2014).
Romi bergeming kalau pun ada penolakan dari kubu SDA ihwal muktamar itu. Dia menyebut pelaksanaan muktamar ini merupakan mekanisme Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga bukan terletak persetujuan dari salah satu pihak.
“Jadi muktamar (Surabaya) ini sebagai satu-satunya muktamar yang menggelar islah sesuai putusan Mahkamah Partai 11 Oktober. Pintu rekonsiliasi semua perbedaan, sekaligus menjadi ajang terbentuknya kepemimpinan (PPP) nasional yang baru,” jelas Romi.
Romi mengaku sampai saat ini pihaknya terus membujuk kubu SDA supaya mau hadir dalam muktamar bakal digelar. Sebab menurut dia, keputusan di Surabaya akan menghasilkan pemimpin partai yang baru.
“Ini juga salah satunya menyangkut arah koalisi PPP. Ini forum tertinggi, boleh menentukan apa pun,” tandas Romi.
Namun Ketua Umum PPP Suryadharma Ali (SDA) menganggap Muktamar ini ilegal. Karena itu
dirinya berkewajiban menjaga dan menegakkan AD/ART partai. Menurut dia, Muktamar harus memenuhi syarat secara tertulis sesuai dengan konstitusi partai.
“Saya sebagai ketua umum wajib menjaga agar AD/ART partai dijalankan. Oleh karena itu siapapun yang menyelenggarakan muktamar tanpa memenuhi syarat-syarat yang tertulis dalam konstitusi partai adalah inkonstitusional dan ilegal,” ujar SDA dalam keterangannya, Senin (13/10/2014).
SDA menjelaskan, sesuai AD/ART partai maka Muktamar paling cepat bisa dilakukan setelah pelantikan presiden dan selambat-lambatnya 1 tahun setelah pelantikan presiden. Oleh karena itu, kata dia, jika ada yang menyelenggarakan Muktamar sebelum pelantikan presiden, muktamar tersebut inkonstitusional.
“Kalau pemerintahan baru itu ukurannya pelantikan presiden, maka waktunya tanggal 20 Oktober 2014. Tetapi, kalau ukurannya pembentukan kabinet, maka biasanya waktunya tanggal 22 Oktober. Di luar ini maka muktamar menjadi ilegal dan inkonstitusional,” jelas SDA.
Selain itu, menurutnya, bahan atau materi muktamar sesuai AD/ART materi muktamar harus didistribusikan ke seluruh pengurus wilayah dan cabang PPP paling lambat 1 bulan sebelum muktamar dilaksanakan. Jika tidak, maka Muktamar tak bisa dilakukan.
“Maka jika materi didistribusikan kurang dari sebulan maka muktamar juga tidak bisa dilaksanakan. Apalagi jika muktamar belum didistribusikan sama sekali, maka itu dua pelanggaran sekaligus,” tegas SDA.
Oleh karena itu dirinya pun menganggap pelaksanaan muktamar yang akan digelar di Surabaya pada tanggal 15 Oktober mendatang oleh kubu Romi hanya akan menjadi hura-hura saja tanpa arti. Dia pun menuding Romi cs memang tidak berniat untuk menegakkan konstitusi dan juga tidak peduli siapa yang datang dalam kegiatan mereka itu.
“Bagi mereka, yang penting ada kegiatan, lalu ada yang diangkat jadi ketum untuk kemudian bergabung ke Jokowi-JK supaya dapat jatah menteri. Saya lihat sasarannya memang itu, mereka tidak peduli partai ini mau jadi apa, yang penting dapat jabatan di Kabinet Jokowi dan nampaknya Romi mengincar posisi ketua umum juga,” ujar SDA lagi.
Oleh karena itu SDA pun yakin kegiatan Romi cs di Surabaya itu tidak akan didukung oleh kader-kader partai karena kader partai lain tidak ingin partai ini hancur karena aturan-aturan ditabrak semua hanya karena segelintir orang ingin mendapatkan kekuasaan dan jabatan sehingga semua boleh dilakukan.
Dirinya pun yakin Romi cs tidak mendapatkan dukungan karena pada tanggal tersebut beberapa DPW juga menyelenggarakan acara yang mengundang dirinya.
“Sebanyak 15-22 DPW PPP tidak hadir ke Surabaya, mereka akan menghadiri muktamar VIII PPP yang saya adakan di Jakarta, tanggal 23 Oktober 2014 mendatang. Muktamar yang saya adakan sesuai anggaran dasar. Materi muktamar sudah saya sebar pada 22 September yang lalu. Saya sendiri tak maju, saya akan dukung Djan Faridz sebagai Ketum PPP, dia orang baik dan pengurus wilayah dan cabang PPP dukung dia,” kata SDA. (ai)
Website & Logo Maker