bidik.co — Sistem pilkada tak langsung melalui DPRD oleh politikus PDI Perjuangan Pramono Anung dianggap bakal menghapus peluang jalur dari calon independen. Menurutnya, sistem ini justru memunculkan oligarki partai politik.
“Kalau dengan ini maka tidak ada lagi calon independen. Dan ruang publik akan semakin sempit. Oligarki partai akan terjadi,” ujar Pramono di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (9/9/2014).
Wakil Ketua DPR RI ini menambahkan bahwa sistem tak langsung juga bakal memberikan pintu bagi yang kaya harta untuk mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah.
“Yang akan menjadi kepala daerah adalah orang yang kaya yang mampu membayar tiket rekomendasi oleh partai,” sebutnya.
Selanjutnya dirinya mengingatkan jika RUU Pilkada dipaksakan untuk disahkan maka bakal mendapat reaksi protes keras dari publik. Pasalnya, satu-satunya kedaulatan yang dimiliki rakyat yaitu pilihan langsung peluangnya ditutup.
“Satu-satunya kedaulatan yang dimiliki rakyat saat ini adalah menentukan pemimpinnya secara langsung. Di luar itu sebenarnya hampir tidak ada. Nah, kalau dalam demokrasi ini diambil sangat disayangkan,” ujarnya.
Untuk diketahui, sejumlah fraksi yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih di DPR sepakat mengusulkan RUU Pilkada agar dipilih lewat DPRD dan bukan langsung oleh rakyat. Adapun koalisi pengusung Jokowi-JK mendukung penuh pilkada dipilih langsung oleh rakyat. Usulan ini rencananya akan dibahas lagi dalam rapat Panja pada hari ini. (ai)