bidik.co – Rekonsiliasi kedua pasangan calon presiden-wakil presiden, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla, sepertinya belum akan terwujud.
Pasalnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya Fadli Zon mengaku belum memikirkan langkah ini. “Kami masih fokus untuk menyelesaikan gugatan hasil pemilu presiden di Mahkamah Konstitusi,” ujarnya seusai upacara proklamasi di Nusantara Polo Club, Jakarta, pada Minggu, 17 Agustus 2014.
Menurut Fadli, adanya indikasi kecurangan dalam penyelenggaraan pemilu presiden ialah dasar bagi pihaknya belum memikirkan upaya rekonsiliasi. “Bila ada kecurangan, maka tidak ada rekonsiliasi, dan kami jelas menyampaikan permohonan gugatan hasil pemilu presiden ke Mahkamah Konstitusi.”
Ketua Harian Partai Demokrat Syariefuddin Hasan mengatakan partainya berharap Prabowo Subianto dan Joko Widodo melakukan rekonsiliasi setelah rampungnya sidang gugatan hasil pemilu presiden di Mahkamah Konstitusi. Alasannya, hal ini untuk kerukunan dan kebaikan bangsa ke depan.
“Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah mengatakan keduanya (Prabowo dan Jokowi) harus menerima keputusan MK demi kepentingan bangsa,” ujar Syariefuddin Hasan ketika ditemui seusai upacara kemerdekaan di Istana Merdeka, Minggu, 17 Agustus 2014.
Pernyataan senada juga disampaikan Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsuddin. Terkait dengan pihak yang lebih dulu menawarkan rekonsiliasi, Amir menuturkan lebih baik tidak saling menunggu. “Siapa pun yang lebih dulu. Saya berhak menggurui,” kata Amir.
Pengajar Ilmu Politik Universitas Bengkulu, Lamhir Syam Sinaga, mengusulkan agar Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa diberikan posisi strategis dalam pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.
Dia mengusulkan agar Prabowo Subianto diberikan posisi sebagai peran duta utusan khusus presiden RI untuk perdamaian Israel-Palestina. Alasan ini, menurut Lamhir, karena Prabowo Subianto merupakan alumnus Port Benning, AS.
“Para jenderal Israel itu kan banyak teman Prabowo di Port Benning, begitu juga jenderal Amerika. Ini langkah bagus diberikan tugas nasional untuk Prabowo,” ujar Lamhir saat menghadiri diskusi publik yang mengusung tema “Rekonsiliasi Sosial Pasca-Pilpres 2014” yang digelar LSM Kabahill Center, Selasa (12/8/2014).
Lebih lanjut Fadli Zon juga mengelak bahwa rekonsiliasi merupakan hal penting. Sebab, ia merasa, jika ada rekonsiliasi, seolah-olah ada perseteruan yang tajam dan runcing kedua pasangan kandidat. “Seolah-olah ada perang, padahal persaingan dan kompetisi itu sifatnya wajar,” tuturnya.
Menurut Fadli, upaya hukum yang ditempuh Koalisi Merah Putih dalam menggugat hasil pemilu presiden ialah untuk memperjuangkan nilai dalam pemilu. Nilai yang dimaksud Fadli ialah kejujuran, keadilan, dan demokrasi. “Prabowo-Hatta berulang kali menegaskan siap menang dan siap kalah. Namun, bila terjadi kecurangan, maka kami tidak akan diam.” (if)