BIDIK.co Terbaik untuk Masyarakat
Related Articles
bidik.co – Juru Bicara DPP Partai Demokrat Ruhut Sitompul mengatakan, Partai Demokrat masih berpeluang mengubah sikap terkait mekanisme pemilihan kepala daerah dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada). Ruhut meyakini, pada akhirnya Demokrat akan mendukung kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat.
Ruhut menjelaskan, Ketua Harian DPP Partai Demokrat Syarief Hasan telah menyatakan mendukung pemilihan gubernur dilakukan secara langsung dan mengatakan partainya lebih sreg memilih opsi pemilihan kepala daerah secara langsung dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Pilkada.
“Saya pikir tingkat tertentu bagus pemilihan langsung ketimbang melalui parlemen. Misalnya pemilihan gubernur. Sedangkan pemilihan walikota dan bupati melalui parlemen,” ujar Sjarief setelah menghadiri kuliah umum di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) AMKOP di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu, (10/9/2014).
Menurut Sjarief, pemilihan kepala daerah langsung yang telah digelar dalam 10 tahun terakhir, berdampak kurang baik bagi Indonesia. Pemilihan kepala daerah langsung telah memicu terjadinya gejala sosial dan menghabiskan biaya tinggi. Pemilihan kepala daerah langsung juga menjadi sumber korupsi.
Menurut Ruhut, pernyataan Syarief itu merupakan sinyal baik bahwa Demokrat masih berpihak pada tatanan demokrasi yang matang.
“Saya maunya demokrasi dipertahankan, kepala daerah dipilih secara langsung. Politik kan dinamis, bertahap, Demokrat wacananya mendukung (pilkada) langsung,” kata Ruhut, di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (11/9/2014).
Anggota Komisi III DPR itu mengaku kecewa pada anggota partai Koalisi Merah Putih yang mengeluarkan argumentasi pilkada secara langsung harus diakhiri karena berpotensi memunculkan praktik korupsi. Padahal, menurut Ruhut, korupsi itu soal mental dan tak ada kaitannya dengan posisi tertentu.
“Padahal, banyak anggota DPRD yang jadi rampok, kalau sudah terpilih jadi lupa, malah korupsi,” ujarnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Partai Demokrat Khatibul Umam Wiranu mengatakan, pihaknya mengusulkan pemilihan wali kota dipilih langsung oleh rakyat karena menganggap masyarakat kota memiliki kelebihan dalam tingkat pendidikan dan kemauan mengakses informasi.
Sementara itu, untuk pemilihan gubernur dan bupati, Fraksi Demokrat konsisten dengan usulan dipilih melalui DPRD. (if)
Website & Logo Maker