BIDIK.co Terbaik untuk Masyarakat
Related Articles
bidik.co — Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly untuk tidak mengintervensi kepengurusan partainya periode 2015-2020. Sebab, tugas Yasonna hanya melegalisasi nama-nama kepengurusan DPP Demokrat.
“Perlu diingat, Menkum HAM tidak pada posisi menyetujui atau tidak menyetujui. Di sini hanya memberikan legalisasi,” ujar SBY saat pidatonya di Cibubur, Sabtu (30/5/2015).
SBY juga menjelaskan, nama-nama kepengurusan yang lain akan rampung pada bulan Juni mendatang. Namun, nama-nama kepengurusan tersebut bisa berubah.
“Minggu depan susunan pengurus akan lengkap, dan kami sampaikan ke Kemenkumham sesuai undang-undang yang berlaku. Jika ada situasi khusus yang terjadi atau ada masalah, akan kami koreksi, pembetulan dengan cepat perubahan dengan harapan untuk kita semua berjalan demi kebaikan Partai Demokrat,” jelas SBY.
Rencananya, Demokrat akan menyerahkan daftar pengurus lengkap DPP Partai Demokrat ke Kementerian Hukum dan HAM bulan Juni 2015.
SBY telah membeberkan nama-nama kepengurusan di tahap I. Namun, tidak menutup kemungkinan nama-nama tersebut bisa berubah pada saat akan disahkan ke Kemenkum HAM.
“Jika ada situasi khusus yang terjadi atau ada masalah, akan kami koreksi, pembetulan dengan cepat perubahan dengan harapan untuk kita semua berjalan demi kebaikan Partai Demokrat,” kata SBY.
Lebih lanjut, SBY akan mengumumkan kembali kepengurusan tahap II pada bulan Juni mendatang.
“Tinggal beberapa hari lagi, Insya Allah Juni akan kami umumkan jelang pelantikan,” tuturnya.
“Semua nama-nama ini atas usulan kebersamaan anggota. Saya tidak ikut memberikan karena saya ingin memberikan kebebasan kepada anggota,” tegas SBY. (*)
Website & Logo Maker