BIDIK.co Terbaik untuk Masyarakat
Related Articles
bidik.co — Putra Presiden RI ke-2 sekaligus pendiri Partai Golkar Soeharto, Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto turut menyumbangkan pemikiran untuk mengatasi dualisme di Partai Golkar. Yakni, dengan menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub).
Usulan itu disampaikan Tommy saat pertemuan dengan kubu DPP Partai Golkar hasil Munas IX Bali di Gedung Granadi, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (10/4/15). Hadir dalam pertemuan di antaranya Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas IX Bali Abu Rizal Bakrie (Ical), Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar hasil Munas IX Bali Akbar Tandjun, Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI Ade Komaruddin.
Adapun mekanisme Munaslub yang diusulkan Tommy, menurut Akbar Tandjung, kubu Agung Laksono dan Ical diharapkan menunjuk seorang Pelaksana Tugas (Plt), yang juga mewakili unsur kader senior dan junior.
“Plt ini yang akan memimpin Partai Golkar hingga bermuara munas. Syukur-syukur munas bisa 2015 ini,” papar Akbar.
Soal waktu pelaksanaan Munaslub, bisa dilakukan secepatnya. Pertimbangannya adalah makin dekatnya pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak. Bila konflik tak kunjung selesai, nasib Golkar bisa terancam di pilkada.
Sementara terkait dengan usulan Tommy, Ical disebutkan belum memberikan kepastian. Saat ini, DPP Partai Golkar hasil Munas IX Bali masih berupaya mengajukan gugatan hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.
“Satu hari setelah pertemuan dengan Mas Tommy, saya bertemu lagi dengan Ical. Ical tanya ke saya, kapan kita bertemu untuk membahas gagasan Mas Tommy,” ungkap Akbar.
Atas usulan Tommy, kubu Golkar Munas Ancol yang dipimpin Agung Laksono menanggapi dingin soal ini. Ketua DPP Ace Hasan Syadzily mengatakan harus dicermati putusan Mahkamah Partai.
“Mahkamah Partai Golkar menugaskan DPP Partai Golkar di bawah kepemimpinan Agung Laksono untuk melaksanakan konsolidasi Partai Golkar dari mulai tingkat kabupaten/kota dan Provinsi,” ujar Ace, Rabu (22/4/2015).
Ia pun menyebut konsolidasi dua kubu ini nantinya bermuara pada penyelanggaraan Musyawarah Nasional (Munas) yang dilaksanakan paling lambat Oktober 2016. Munas ini diklaimnya sebagai forum pelaksanaan yang demokratis.
“Jadi wacana tentang Munas itu sesungguh diamanatkan oleh Mahkamah Partai Golkar. Kita akan konsisten dengan itu. Jadi Munas itu bukan karena desakan Tommy Soeharto atau siapapun, tapi amanat Mahkamah Partai. Munas itu akan digelar secara demokratis dan terbuka,” katanya.
Lantas, apakah peluang Tommy terbuka menjadi ketua umum Golkar? Ia mengatakan siapapun kader Golkar yang punya syarat prestasi, dedikasi, loyalitas dan tidak tercela (PDLT), berhak menjadi kandidat ketua umum.
“Prinsipnya Munas nanti akan digelar secara demokratis dan terbuka. Bagi siapapun kader yang memenuhi syarat PDLT berhak untuk menjadi kandidat Ketua Umum DPP Partai Golkar. Kita akan batasi,” ujarnya. (*)
Website & Logo Maker