BIDIK.co Terbaik untuk Masyarakat
Related Articles
bidik.co – Ketua Harian Partai Demokrat Sjarifuddin Hasan mengatakan aksi walk-out Demokrat dalam sidang paripurna Jumat dinihari lalu bukan atas perintah Ketua Umum Susilo Bambang Yudhoyono. Dia berdalih, inisiatif meninggalkan sidang berasal dari Ketua Fraksi Demokrat Nurhayati Ali Assegaf.
Sjarifuddin membantah bahwa ada perintah SBY untuk meninggalkan sidang. “Sangat keliru kalau masyarakat menyalahkan Pak SBY. Walk-out ini dilakukan atas inisiatif Ketua Fraksi Demokrat,” ujar Sjarifuddin saat konferensi pers di markas Demokrat di Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Senin, (29/9/2014).
Sjarifuddin menjelaskan, dalam rapat paripurna Kamis malam, Ketua Fraksi Demokrat Nurhayati berkesimpulan bahwa usulan fraksinya tidak diakomodasi. Karena itu, dia akhirnya mengambil inisiatif walk-out. Adapun dalam sidang itu Demokrat mendesak dibukanya opsi ketiga, yakni pemilihan langsung dengan sepuluh syarat.
Sjarifuddin mengklaim SBY tidak mengetahui rencana walk-outFraksi Demokrat ketika sidang paripurna berlangsung. Dia menegaskan, Demokrat baru melapor kepada SBY sesudah aksi itu terjadi. “Setelah terjadi, baru kami melaporkan beliau,” kata dia. “Tidak ada komunikasi dengan Pak SBY.”
Keputusan walk-out Demokrat itu langsung mengubah peta suara di DPR dalam pengambilan keputusan ihwal RUU Pilkada malam itu. Dengan keluarnya Demokrat yang memiliki 148 kursi di DPR dari ruang sidang, Koalisi Merah Putih yang mendukung pilkada lewat DPRD unggul atas koalisi partai pendukung pilkada langsung. Koalisi Merah Putih yang terdiri atas Partai Golkar, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Persatuan Pembangunan menguasai 237 kursi.
Adapun koalisi pendukung pilkada langsung yang terdiri atas Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Hati Nurani Rakyat hanya memiliki 139 kursi.
Sabtu, 27 September 2014, Wakil Sekretaris Jenderal Demokrat Ramadhan Pohan juga membenarkan bahwa keputusan walk-out dalam sidang paripurna Jumat dinihari lalu itu merupakan perintah Nurhayati. “Walk-out adalah keputusan yang diambil Ketua Fraksi,” ujar Ramadhan.
Menurut Ramadhan, selama sidang paripurna, dia terus berkoordinasi dengan Sjarifuddin dan Sekretaris Jenderal Edhie Baskoro Yudhoyono. Hingga lobi terakhir, partainya masih ingin mempertahankan opsi pemilihan langsung dengan sepuluh syarat. Namun, karena juru bicara partainya, Benny Kabur Harman, sudah mengumumkan walk-out, Ramadhan ikut keputusan itu.
Selama ini, Nurhayati memang terlihat akur dengan Koalisi Merah Putih. Nurhayati beberapa kali hadir dalam rapat dengan petinggi fraksi partai anggota koalisi pendukung Prabowo Subianto itu. Pada 2 September 2014, misalnya, Nurhayati menghadiri rapat koordinasi di ruang Fraksi Demokrat. Saat itu, Koalisi Merah Puith membahas beberapa rancangan undang-undang, seperti RUU Pilkada, RUU Pemerintah Daerah, dan RUU Administrasi Pemerintahan.
Lebih lanjut, Ketua Harian Partai Demokrat Syarief Hasan membantah, jika partainya telah mendapat dukungan dari PDIP, tarkait 10 syarat mutlak yang diajukan partai bintang mercy tersebut.
Menurut Syarief, 10 opsi tersebut tidak pernah diakomodir apalagi disetujui oleh PDIP bersama PKB dan Partai Hanura. Dia pun mengganggap pernyataan tersebut sebagai bualan semata.
“Kalau memang ada, tapi saya yakin tidak ada kok,” ujar Syarief di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (29/9/2014).
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah tersebut malah mempertanyakan mengapa pada saat lobi di Sidang Paripurna tersebut, PDIP setengah-setengah mendukung Pilkada langsung dengan 10 syarat perbaikan.
“Tapi kenapa tidak didukung secara resmi. Permasalahannya kenapa waktu itu di lobi fraksi tidak di dukung secara resmi,” tegasnya.
Sayrief juga membantah aksi walk out tersebut merupakan perintah dari Ketua Umum Partai Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Menurutnya walk out tersebut adalah inisiatif dari Ketua Fraksi Nurhayati Ali Assegaf.
“Enggak ada, enggak ada itu,” katanya.
Saat ditanyakan, aksi walk out tersebut terjadi lantaran Partai Demokrat ditawari jatah kursi di MPR, dengan tegas Syarif mengaku tidak ada, dan walk out tersebut murni sebagai bentuk sikap netral, lantaran 10 syarat mutlaknya tersebut tidak diakomodir.
“Enggak ada itu,” singkatnya sambil bergegas meninggalkan wartawan.
Sebelumnya, politikus senior PDIP Pramono Anung mengatakan, bahwa 10 opsi yang diajukan Partai Demokrat telah diakomodir dalam Sidang Paripurna.
Bahkan Pramono berkeyakinan, bahwa aksi walk out Partai Demokrat sudah didesain agar Pilkada tersebut tidak dilaksanakan secara langsung, melainkan dikembalikan ke DPRD. (if)
Website & Logo Maker