BIDIK.co Terbaik untuk Masyarakat
Related Articles
bidik.co – Sekretaris Kabinet Indonesia Bersatu II Dipo Alam menerbitkan surat edaran yang berisi larangan kementerian menerima kedatangan tim transisi bentukan Joko Widodo-Jusuf Kalla apabila belum berkoordinasi dengan kementerian koordinator terkait. “Tidak ada kewajiban untuk melayani mereka bila mereka lakukan atas inisiatif sendiri,” tulis surat tersebut.
Saat dikonfirmasi, Dipo Alam mengakui bahwa dirinya menerbitkan surat edaran tersebut. Menurut dia, ada anggota tim transisi yang bergerak tanpa koordinasi dengan menteri koordinator dan Menteri-Sekretaris Negara.
Kondisi itu yang membuatnya menertibkan prosedur koordinasi dengan menerbitkan surat edaran pada menteri-menteri Kabinet Indonesia Bersatu II. “Ada anggota yang bergerak kegesitan. Saya sudah terima sejumlah laporan soal pergerakan yang bersangkutan,” ujarnya, Kamis, (4/9/2014).
Dipo mengaku paham dengan motif anggota tim transisi yang dinilainya terlalu gesit untuk berkoordinasi dengan kementerian dan beberapa badan usaha milik negara. Namun ia enggan menyebut siapa anggota tim transisi yang dimaksud. “Punya maksud juga dia, supaya terpilih menjadi menteri,” tuturnya.
Penerbitan surat tersebut, menurut dia, bertujuan menertibkan koordinasi antara pemerintah SBY dan Jokowi-JK, yang baru resmi pada 20 Oktober mendatang. “Saya tertibkan supaya ini menjadi pengetahuan bersama dan ditaati oleh kedua belah pihak.”
Sementara itu, Deputi Tim Transisi Jokowi-JK, Andi Widjajanto, mengatakan, tim yang bertemu dengan instansi pemerintah adalah gadungan. Pasalnya, sampai saat ini Tim Transisi belum melakukan pertemuan dengan para menteri.
Jika melakukan pertemuan, kata Andi, Tim Transisi akan dilengkapi dengan surat-surat resmi. “Dan pasti memang mereka tidak datang dengan membawa surat dan kop surat kantor transisi dengan cap kantor transisi, apa lagi membawa surat mandat dari Jokowi-JK,” ujar Andi di Kantor Transisi, Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta, Jumat (5/9/2014).
Karenanya, atas kejadian tersebut, Andi meminta maaf kepada kementrian yang merasa dirugikan. Andi juga menyampaikan jika ada oknum yang mengatasnamakan Tim Transisi diharapkan pihak kementrian selalu mengecek surat-surat kelengkapannya.
“Kami juga dari kantor tim transisi mungkin minta maaf ke pemerintah jika memang ada pihak-pihak yang mengunakan nama tim transisi, menggunakan nama Jokowi, menggunakan nama Pak JK untuk langsung berinteraksi dengan masyarakat,” jelasnya. (if)
Website & Logo Maker