Home / Politik / Tolak Mobil Mercy, Jokowi Ditawari Mobil Esemka

Tolak Mobil Mercy, Jokowi Ditawari Mobil Esemka

bidik.co — Pihak Sekretariat Negera sudah menyiapkan mobil dinas para menteri kabinet Jokowi-JK. Namun Presiden Terpilih Joko Widodo menolak pengadaan mobil Mercy Mercedes-Benz untuk menteri-menterinya kelak.

Atas penolakan tersebut, ada yang mengusulkan, mobil dinas para menteri lebih baik menggunakan mobil Esemka. Mobil Esemka ini mulai terkenal setelah Jokowi menjadikannya mobil dinas. Tapi itu saat Jokowi menjabat Wali Kota Solo.

Adalah Hutomo Mandala Putra atau yang akrab disapa Tommy Soeharto, putra mendiang Presiden RI ke-2 Soeharto, yang mengusulkan itu. Tommy menyorot soal mobil dinas yang dinilai terlalu mewah bagi para pejabat.

“Kalau mau beri contoh rakyat agar hemat, selayaknya para pembesar negeri menggunakan mobil dinas buatan nasional yg katanya kemarin2 bagus dan irit, terutama para pekerja utk kesejahteraan rakyat,” tulis Tommy melalui akun facebook pribadinya, Selasa (9/9/2014).

Bagi Tommy, ribut-ribut soal mobil apa yang layak digunakan, bisa diatasi. Kata dia, mobil Esemka yang sempat disebut sebagai cikal bakal mobil nasional, harus diseriusi digarap. Sehingga, para pejabat menggunakan Esemka sebagai kendaraan dinasnya.

“Sekali kali berilah contoh yg masuk akal utk rakyat negara ini, Esemka juga bagus utk kebanggaan kalau di garap serius,” kata Tommy.

Hal itu juga disarankan oleh Ketua Umum Pemuda Pertahanan Nasional (PAPERNAS) Mora Harahap menantang Jokowi untuk menggunakan Esemka. Dia beralasan, karena penolakan oleh Jokowi ini, lantaran Mercy terlalu mahal.

“Jokowi kalau mau sederhana dan menghemat anggaran negara, lebih baik pakai mobil Esemka, itu kan prestasi luar biasa beliau ketika masih menjabat di Solo, kenapa tidak digunakan lagi saja? Pasti rakyat senang jika Jokowi pakai mobil itu,” kata Mora, di Jakarta, Rabu (10/9/2014).

Menurut dia, kalau mobil produk Mercedes Benz itu dianggap terlalu mewah, maka pilihat tepat adalah mobil Esemka saja.

Walau begitu, Mora menilai harusnya Jokowi menghargai pemerintahan sebelumnya. Yang telah menyediakan Mercy untuk mobil dinas itu. Jangan sampai, lanjut mantan Ketua DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah ini, penolakan itu hanya pencitraan semata.
“Jangan-jangan ini hanya bagian dari pencitraan,” ujar Mora.

Partai Demokrat juga menyarankan agar Jokowi memilih mobil Esemka untuk kendaraan dinasnya.

“Kalau mau, Jokowi pakai Esemka saja,” kata Wakil Ketua Umum Max Sopacua, Rabu (10/9/2014).

Menurut Max, pencitraan yang berpengaruh terhadap bangsa harus dilakukan secara lebih total daripada sekadar menolak pengadaan Mercy. Menurutnya, menjadikan mobil nasional Esemka sebagai mobil dinas menteri dan Jokowi-JK adalah langkah total tersebut.

“‎Dan masyarakat pasti menghargai pemakaian Esemka yang pernah mengangkat nama Jokowi sejak dia menjadi Wali Kota Solo itu,” ujar Max.

Jika Jokowi memakai mobil nasional, maka imbasnya akan positif. Industri mobil nasional akan bergeliat.

“Pencitraan harusnya jangan dangkal, melainkan harus total. Dampaknya apa sih kalau nggak pakai mobil Mercy? Kalau mau total, kita angkat mobil nasional, itu bisa mengangkat usaha nasional,” tutur Max.

Jokowi sebelumnya telah mengutarakan penolakannya terhadap pengadaan mobil dinas baru bagi menteri-menterinya kelak. Gubernur DKI itu mengatakan sudah pernah meminta agar Kementerian Sekretariat Negara Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II tak melakukan pengadaan.

Jokowi ingin menteri-menterinya menggunakan mobil dinas menteri yang sekarang, yaitu Toyota Crown Royal Saloon. Namun, Setneg bergeming dan lelang pengadaan diteruskan hingga ditetapkan pemenang lelang, yaitu PT Mercedes-Benz Indonesia.

Sementara hasil lelang pemerintah untuk kendaraan dinas kabinet Jokowi-JK, memenangkan PT Mercedes Benz. Mobil yang digunakan nantinya jenis mercy. Setelah proses negosiasi, maka mobil dinas baru ini dihargai Rp91.944.000.000. Sementara mobil dinas pemerintah saat ini adalah Toyota Crown Royal Saloon. (ai)

Komentar

Komentar

Check Also

Difriadi: Pilkada Harus Jadi Persemaian Demokrasi di Indonesia

Bidik.co — Bulan November 2024, rakyat Indonesia masih harus memenuhi hak dan kewajiban politiknya untuk …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.