bidik.co — Rapat Kerja Nasional (rakernas) IV PDI Perjuangan mengusulkan sejumlah rekomendasi politik kepada presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Salah satunya adalah usulan agar kabinet Jokowi-JK diberi nama “Kabinet Trisakti”.
“Rakernas IV PDI Perjuangan mengusulkan kepada Presiden Terpilih dan Wakil Presiden Terpilih, Bapak Ir. Joko Widodo dan Bapak Drs M. Jusuf Kalla untuk memberi nama kabinet yang akan dipimpinnya dengan nama Kabinet Trisakti,” kata Ketua Bidang Politik DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani saat membacakan rekomendasi rakernas di Marina Convention Center Semarang, Sabtu (20/9/2014) malam.
Puan mengatakan pemerintahan Jokowi-JK harus konsisten mewujudkan konsepsi Trisakti Bung Karno. Upaya untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam budaya, menjadi hal yang tidak bisa ditawar.
Upaya mengatasi krisis pangan dan energi misalnya, harus dilakukan dengan menata ulang politik pertanian dan energi yang tidak menguntungkan bangsa sendiri. “Diperlukan perombakan total terhadap politik pangan dan energi pemerintah,” ujar Puan.
PDI Perjuangan juga meminta pemerintahan Jokowi-JK meningkatan kemampuan produksi dalam negeri. Mendorong penggunaan produk lokal. Memanfaatkan penelitian anak bangsa dan mengembangkan energi alternatif.
“Pemerintah diharapkan membentuk badan yang dapat menjadi buffer stock pangan nasional,” ujar Puan.
Di bidang pendidikan, PDI Perjuangan meminta Jokowi-JK menata kembali kurikulum pendidikan usia dini, dasar, dan menengah dalam satu sistem. Untuk itu PDI Perjuangan meminta pemerintahan Jokowi-JK mengubah UU Nomor 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
“Hal ini agar penyelenggaraan pendidikan usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah yang masih tersebar di berbagai kementerian dapat digabung menjadi satu dalam Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah,” tutur Puan.
Peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru juga harus diwujudkan Jokowi-JK. “Pendidikan dasar harus berorientasi pada pembentukan karakter dan budi pekerti yang menitikberatkan penegakan Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika,” kata Puan.
Rakernas PDI Perjuangan ditutup pada Sabtu (20/9) malam, satu hari lebih cepat dari jadwal yang direncanakan. Total ada 24 rekomendasi politik yang berhasil dirumuskan PDI Perjuangan.
Sementara itu Ketua Bidang Kehormatan Partai PDIP, Sidarto Danusubroto mengusulkan nama kabinet Trisakti karena merupakan warisan dari leluhur bangsa, yaitu Proklamator Sukarno. Menurutnya, falsafah Trisakti sebagai satu sikap politik dari seorang bapak bangsa.
Di mana, di dalamnya mencakup nilai-nilai bahwa negara harus berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi, dan berkarakter secara budaya. Karena itu, dia menilai, kabinet Trisakti harus menjadi satu pemicu bagi pemerintahan Jokowi untuk membangun kedaulatan dalam politik, ekonomi dan budaya.
Jika berbicara soal politik, kata dia, negara harus memiliki sikap satu kedaulatan agar tidak takut dengan segala tekanan dari luar. Kemudian, dalam bidang ekonomi, para menteri atau kabinet yang berasal dari kalangan yang berbeda-beda harus mempunyai strategi yang sama.
Kabinet Jokowi, menurutnya, harus mampu mewujudkan kedaulatan dalam bidang pangan, energi, dan air. Dalam bidang pangan menurutnya, negara masih melakukan impor gula, kedelai, bawang, dan bahkan garam.
“Selama ini, negara masih bergantung pada impor dari luar. Bahkan, 70 persen energi dikuasai asing dan swasta,” kata ketua MPR itu kepada Republika, Minggu (21/9/2014).
Sidarto mengatakan, sekitar dua per tiga dari luas wilayah negara terdiri dari lautan. Hal itu harus ditekankan oleh kabinet Jokowi mendatang, untuk memanfaatkan hasil laut dan tidak melakukan impor. Dalam hal ini, Jokowi dalam visi misinya akan membangun poros maritim, yang luar biasa untuk kecukupan pangan.
Di bidang budaya, kabinet pemerintahan ke depan harus berupaya membangun karakter bangsa. Seperti yang diucapkan Jokowi menurutnya, yaitu bangsa yang memiliki budi pekerti dan etika. Jangan sampai, tuturnya, pengaruh globalisasi membuat masyarakat hanyut dan meninggalkan budaya bangsa sendiri.
Dia mengatakan, karakter yang pancasilais, yang berdasar pada UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika. “Pancasila itu seperti pondasi atau beton untuk bangunan, UUD 1945 tiangnya, NKRI sebagai atap, dan penghuninya adalah Bhinneka Tunggal Ika,” lanjutnya.
Oleh karena itu menurut Sidarto, di tengah kondisi negara yang seperti itu perlu secara bertahap membangun strategi dan kinerja seluruh kabinet. Menurutnya, banyak pekerjaan rumah yang harus dikerjakan oleh para menteri Jokowi.
“Menteri mendatang harus memiliki track record yang baik, mau mengabdi pada rakyat, dan tidak ada keinginan memperkaya diri,” katanya. (ai)