bidik.co — Wakil Ketua MPR RI Oesman Sapta mengingatkan faktor tajamnya persaingan global berdampak terhadap intervensi kebijakan nasional. Karena itu, diperlukan ketahanan ideologis dalam bentuk pemahaman nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika.
“Konflik yang terjadi umumnya karena pihak ketiga,” kata Oesman ketika membuka sosialisasi Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika di Aula Gubernur Papua, baru-baru ini.
Ikut serta memberi sosialisasi Sekjen MPR-RI Eddie Siregar dan Anggota DPR-PDI Perjuangan Abidin Fikri. Dalam acara yang dihadiri Gubernur Papua Lukas Enembe dan Pangdam XVII Cenderawasih Mayjen TNI Fransen Siahaan itu, Oesman menambahkan, berbagai ketegangan di sejumlah daerah pun lebih banyak disebabkan oleh pihak ketiga yang mendulang keuntungan. Misalnya, hubungan Jakarta-Papua yang biasa-biasa saja, bisa diperkeruh pihak ketiga.
“Ini jangan sampai terjadi,” imbuhnya.
Dia pun mengingatkan lembaga MPR diperlukan merekatkan lagi hubungan kelembagaan ketika terjadi konflik diantara pemerintah, pemerintah daerah maupun lembaga-lembaga lainnya akan pentingnya nilai-nilai kekeluargaan yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945 sebagai sumber segala hukum.
Sementara itu, Sekjen MPR-RI Eddie Siregar menambahkan, Pancasila dalam era reformasi seringkali dianggap sesuatu yang tidak penting lagi. Karena, dulu banyak kegiatan yang dinilai kurang sejalan di cap anti Pancasila, sehingga orang enggan membicarakan Pancasila.
“Tapi jika terus demikian, saat situasi kedepan berkembang semakin kompleks, bisa saja arah negara kita terlupakan,” katanya.
Karena itu, diperlukan untuk membangun karakter setiap warganegara yang terbentuk dari nilai-nilai Pancasila. “Sayangnya kita sudah surplus wacana tapi kurang keteladanan,” imbuhnya.
Dia juga mengungkapkan, jika dilukiskan secara sederhana dalam bentuk bangunan, Indonesia itu dasarnya Pancasila, atapnya NKRI dan ruang-ruangan di dalamnya Bhineka Tunggal Ika. Nantinya, UUD mengatur hubungan antarmanusia maupun pemerintahan.
“Jika semua itu dipahami semua warganegara dengan benar, semua saja mulai dari Sabang sampai Merauke dan dari Timor sampai Sangihe Talaud hidup dalam satu kesatuan yang rukun dan damai,” pungkasnya. (*)