BIDIK.co Terbaik untuk Masyarakat
Related Articles
bidi.co — Pemerintah Joko Widodo diingatkan konsisten menyisihkan anggaran APBN untuk mewujudkan mimpi Indonesia sebagai poros maritim dunia. Di samping itu, diperlukan transparansi kebijakan mengundang partisipasi publik, terutama kalangan swasta menjadikan sektor maritim sebagai soko guru perekonomian rakyat.
“Kuncinya terkait dengan politik anggaran dalam APBN dan APBD yang berpihak pengembangan maritim dan regulasi yang melibatkan seluas-luasnya partisipasi publik,” kata anggota DPD Djasarmen Purba dalam diskusi Forum Senator untuk Rakyat “Membongkar Mimpi Poros Maritim Jokowi” di Jakarta, Minggu (10/5/2015).
Djasarmen menilai, alokasi anggaran yang mesti disisihkan pemerintah dalam APBN maupun APBD idealnya sebanding dengan proporsional luas lautan dan daratan yang ada. Sebagai misal, senator asal Kepulauan Riau itu mencontohkan luas wilayah daerahnya 96 persen merupakan wilayah lautan.
“Secara geografis kita menyadari Indonesia terdiri dari 17 ribu pulau, sehingga mewujudkan mimpi poros maritim memerlukan terobosan. Kita masih perlu banyak belajar. Karena itu dibutuhkan dukungan anggaran negara,” imbuhnya.
Dia juga mengingatkan perlunya suatu badan khusus yang bukan saja mengkoordinir kekuatan di lautan tapi bisa langsung mengambil berbagai tindakan diperlukan.
“Makanya dulu waktu pembahasan RUU, kita usulkan merubah Bakorkamla dari sekedar lakukan fungsi koordinasi menjadi Badan Keamanan Laut (Bakamla) sebagai ujung tombak sampai ke daerah yang bisa memutuskan langsung sesuai UU 34/2004 soal Kelautan,” terangnya.
Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggaungkan Indonesia menjadi poros maritim dunia. Demi mewujudkan itu, Indonesia memiliki lima pilar utama.
Jokowi menyampaikan hal tersebut saat berbicara di hadapan Presiden Myanmar U Thein Sein dan Kepala Negara serta Pemerintahan negara peserta KTT Asia Timur, di 9th East Asia Summit, Plenary Seasons, Nay Pyi Taw, Myanmar, Kamis (13/11/2014).
Pertama, Indonesia akan membangun kembali budaya maritim Indonesia. Sebagai negara yang terdiri dari 17 ribu pulau, bangsa Indonesia harus menyadari dan melihat dirinya sebagai bangsa yang identitasnya, kemakmurannya, dan masa depannya, sangat ditentukan oleh bagaimana mengelola samudera.
“Kedua, kami akan menjaga dan mengelola sumber daya laut, dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut, melalui pengembangan industri perikanan, dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama. Kekayaan maritim kami akan digunakan sebesar-sebesarnya untuk kepentingan rakyat kami,” jelas dia.
Ketiga, Indonesia juga akan memberi prioritas pada pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim, dengan membangun tol laut, deep seaport, logistik, industri perkapalan, serta pariwisata maritim.
Keempat, melalui diplomasi maritim, dirinya pun mengajak semua mitra-mitra Indonesia untuk bekerja sama di bidang kelautan ini.
“Bersama-sama kita harus menghilangkan sumber konflik di laut, seperti pencurian ikan, pelanggaran kedaulatan, sengketa wilayah, perompakan, dan pencemaran laut. Laut harus menyatukan, bukan memisahkan, kita semua,” tegas dia.
Kelima, sebagai negara yang menjadi titik tumpu dua samudera, Indonesia memiliki kewajiban untuk membangun kekuatan pertahanan maritim.
“Hal ini diperlukan bukan saja untuk menjaga kedaulatan dan kekayaan maritim kami, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab kami dalam menjaga keselamatan pelayaran dan keamanan maritim,” tambahnya.
Menurut Jokowi, cita-cita dan agenda di atas akan menjadi fokus Indonesia di abad ke-21. Indonesia akan menjadi poros maritim dunia, kekuatan yang mengarungi dua samudera, sebagai bangsa bahari yang sejahtera dan berwibawa. (*)
Website & Logo Maker