bidik.co – Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) berencana menaikkan harga BBM subsidi. Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra kecewa dengan langkah yang bakal ditempuh Jokowi tersebut.
“Saya pikir akan ada terobosan baru dan cara baru. Sayang rupanya tidak ada,” ucap Yusril dalam akun twitter pribadinya, Kamis (6/11).
Jika memang rencana Jokowi menaikkan harga BBM terealisasi, Yusril menilai periode pemerintahan Jokowi saat ini sama dengan kebijakan presiden sebelumnya, belum mampu mengatasi masalah subsidi BBM.
“Kalau demikian keadaannya, rupanya presiden baru belum punya cara baru mengatasi masalah subsidi BBM. Jadi masih sama dengan yang dulu,” ujar Yusril.
Kebijakan Jokowi saat ini, seperti peluncuran ‘kartu sakti’ berupa program Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Keluarga Sejahtera merupakan indikasi bakal terjadinya kenaikan harga BBM.
“Rencana menaikkan harga BBM itu kini telah didahului dengan berbagai jenis bantuan tunai kepada masyarakat miskin, persis yang dilakukan SBY,” lanjutnya.
Yusril berharap Jokowi memiliki solusi lain, selain menaikkan harga BBM, untuk menekan subsidi yang membebani APBN.
“Ingin sekali saya melihat ada terobosan/gagasan baru dari Presiden Jokowi dalam mengatasi subsidi BBM, yang selama ini membebani APBN,” terang Yusril.
Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan, kenaikan harga BBM akan terjadi pada bulan November ini. Kalla menjelaskan, pemerintah harus menaikkan harga BBM untuk mengalihkan subsidi ke sektor yang lebih produktif.
Ia menuturkan, pemerintah masih akan mencari waktu yang tepat sambil menunggu tersebarnya Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP). (*)