BIDIK.co Terbaik untuk Masyarakat
Related Articles
bidik.co – Pecah lalu Islah, kemudian pecah lagi dan Islah kembali. Seperti itu lah yang terjadi saat ini di Partai Persatuan Pembangunan. Terakhir dua kubu yang merasa menguasai PPP, yakni Suryadharma Ali dan Romahurmuzy ingin menggelar Muktamar versi mereka masing-masing. Mereka menginginkan satu muktamar di PPP.
Sebanyak 12 Dewan Pimpinan Wilayah PPP merasa bosan dengan drama di Dewan Pimpinan Pusat tersebut. Mereka pun sepakat tak akan menghadiri alias ‘memboikot’ Muktamar baik yang diselenggarakan kubu Suryadharma maupun Romahurmuzy (Romy).
“Siapapun pasti bosan jadi anggota PPP jika terus pecah. Kami-kami dari pengurus DPW akhirnya ikut terseret padahal ini bukan persoalan daerah. Kami mengingatkan kedua belah pihak untuk tidak bertikai lagi,” ,” kata Ketua DPW PPP Papua Barat, Zul Chaidir dalam pernyataannya di Hotel Ibis, Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (12/10/2014).
Mereka menegaskan akan bersikap netral dengan tidak memihak kepada kubu Suryadharma Ali maupun kubu Romahurmuziy. 12 DPW mematuhi hasil keputusan Muktamar VII PPP tahun 2011 di Bandung, dengan Ketua Umum Suryadharma Ali dan sekretaris jenderal Romahurmuziy.
“Kami berjumlah 12 DPW yang sudah berikrar menegaskan konstitusi partai, berdasarkan keputusan mahkamah partai, maka Muktamar bisa dilaksanakan jika kedua kubu sudah Islah,” tegasnya.
Menurut Chaidir, DPP yang pecah harus menjalankan putusan mahkamah partai yang telah diputuskan pada Sabtu (11/10/2014). Oleh karena itu, jangan sampai muktamar dijalankan sebelum ada islah.
“Apabila kedua belah pihak yang bersengketa tetap melaksanakan Muktamar PPP VIII di luar keputusan final mahkamah partai, maka DPW pro konstitusi tidak akan menghadiri kegiatan tersebut,” tegas Chaidir.
Zul Khaidir mengatakan bahwa 12 DPW ini tidak akan datang ke dua muktamar yang diadakan kubu Romahurmuziy maupun yang diadakan kubu Suryadharma Ali, apabila undangan kedua muktamar tersebut tidak ditandatangani keduanya.
“Kita akan datang ke muktamar apabila undangan muktamar tersebut ditandatangani kedua kubu, apabila satu kubu tidak menandatangani, kami tidak akan datang. Kita akan datang ke muktamar manapun yang ditandatangani, karena kami mau PPP bersatu dan ingin semuanya berkumpul dalam satu muktamar,” ujar Khaidir .
Khaidir menambahkan meminta kepada Mabes Polri untuk tidak mengeluarkan izin muktamar PPP yang diselenggarakan kedua kubu.
Ketika ditanya apakah kedua belas DPW ini menyetujui PPP merapat ke koalisi merah putih atau koalisi indonesia hebat, mereka enggan menjawab.
“Itu bukan urusan sekarang, kita fokus dulu mempersatukan partai,” ucap khaidir.
Kedua belas DPW partai berlambang kabah tersebut adalah DPW Jawa Tengah, DPW DIY, DPW Kalimantan Selatan, DPW Kalimantan Tengah, DPW Kalimantan Timur, DPW NTB, DPW Bali, DPW Sumatera Barat, DPW Sumatera Selatan, DPW Kalimantan Barat, DPW Kepulauan Riau dan terakhir DPW Papua Barat.
Awalnya DPW yang bersikap netral berjumlah 13 DPW, namun karena perwakilan DPW dari Sulawesi Barat tidak hadir dalam konferensi pers, kedua belas DPW menganggap tidak mencantumkan DPW Sulawesi Barat dalam sikap yang mereka ambil ini. (ai)
Website & Logo Maker