BIDIK.co Terbaik untuk Masyarakat
Related Articles
bidik.co – Semakin banyaknya menteri yang terjerat kasus korupsi membuat Wakil Presiden terpilih Jusuf Kalla (JK) berencana menaikkan gaji para menterinya dalam kabinet pemerintahan Jokowi-JK periode 2014-2019.
Namun, pengamat politik dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salam Salang berpendapat lain. Menurut dia, sah-sah saja JK mewacanakan kenaikan gaji menteri, namun tidak tepat jika kenaikan gaji tersebut diwacanakan saat ini.
“Silakan naikkan gaji menteri, tapi jangan sekarang. Kan belum kerja sudah wacana, lebih baik nanti saja,” kata Sebastian saat dihubungi di Jakarta, Sabtu (6/8/2014).
Sebastian berujar, dari sisi strategis mewacanakan gaji menteri saat ini sangat tidak tepat meskipun tujuannya agar para menteri tidak korupsi. Ia menambahkan, terlebih isu kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi masih diperdebatkan.
“Sekarang BBM saja masih jadi jadi perdebatan, jadi lebih baik kerja saja dulu dan realisasikan program-program kebijakan yang baik,” ujar dia.
Masih menurut Sebastian, rakyat tidak akan marah jika benar nantinya para menteri Jokowi-JK dinaikkan gajinya, asal sudah bekerja dan benar sudah merealisasikan program-program yang pro-rakyat.
“Asal kebijakan untuk rakyat benar-benar direalisasikan, rakyat tidak akan marah, tapi kerja saja dulu,” tandas Sebatian.
Bertempat di kediamannya di Jalan Brawijaya Nomor 6, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, JK mengatakan korupsi oleh seorang menteri itu dipengaruhi perilaku sang menteri itu sendiri. Namun ia memahami bahwa gaji menteri sekarang di luar tunjangan hanya berkisar Rp 19 juta per bulan, dan sudah lama tidak dinaikkan.
“Kita sadar gaji menteri Rp 19 juta per bulan. Bandingkan gaji anggota DPR Rp 70 juta per bulan, dapat fasilitas macam-macam,” kata dia, Jumat (5/9/2014).
JK menegaskan, gaji yang tidak kunjung naik dan terhitung rendah di antara pejabat lainnya adalah presiden dan menteri. Oleh karena itu, tidak heran jika ada menteri yang tergiur untuk melakukan korupsi. JK pun berharap menteri-menteri di kabinetnya nanti akan menerima gaji yang lebih baik.
“Kita realistis juga, kalau gajinya segitu bagaimana?” ujar JK.
Pada tahun 2004 lalu, saat ia menjabat sebagai Wakil Presiden mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY), JK sempat berencana menaikkan gaji menteri, tetapi rencana itu tidak pernah ditandatangani oleh SBY.
Ia pun mengaku tidak tahu kenapa SBY tidak kunjung menandatangani kenaikan gaji itu hingga kini.
Mantan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar itu mengatakan, jika keuangan negara memungkinkan, ia berencana untuk menaikkan gaji menteri.
Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyebut ada rencana menaikkan gaji pejabat di pemerintahannya. Meski begitu, ia kemudian membatalkannya dan menyerahkan pada pemerintahan mendatang.
“Ada rencana ke sana (menaikkan gaji pejabat). Pemerintah sudah rancang, ada desain kebijakan dasarnya, pertimbangkan kesetaraan di antara pejabat. Beberapa saat lalu sudah dilaporkan ke saya,” kata SBY dalam wawancara eksklusif di YouTube, Jumat (29/8/2014).
Namun, SBY kemudian menampik rencana kenaikan gaji pejabat, mulai dari presiden, wapres, menteri, hingga kepala daerah akan dilakukan pada masa pemerintahanannya.
“Secara moral tidak baik kalau saat tahun ini penghematan anggaran, naikkan harga listrik, BBG, lantas saya paksakan naikkan gaji pejabat. Kami harus mau berkorban, saya putuskan gaji kami tidak naik,” sebut SBY. (if)
Website & Logo Maker