Home / Politik / Apindo Dukung Pemerintahan Baru Naikkan Harga BBM

Apindo Dukung Pemerintahan Baru Naikkan Harga BBM

bidik.co – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengadakan launching roadmap perekonomian yang disusun sejak Maret hingga Agustus 2014. Roadmap ini diterima langsung oleh Presiden dan Wakil Presiden (Wapres) Terpilih 2014-2019.

Ketua Umum Apindo Sofjan Wanandi menuturkan bahwa roadmap ini disusun atas bantuan dari pengusaha dalam dan luar negeri, pengamat, ahli ekonomi, IMF, World Bank, bahkan beberapa duta besar (Dubes) dari negara tetangga.

“Kami beri masukan 14 usulan yang diajukan dalam roadmap perekonomian ini, apa yang perlu dikerjakan supaya bisa tumbuh di atas 7 persen dan bisa memberikan pekerjaan sebanyak 3 juta satu tahun,” paparnya, Kamis (18/9/2014).

Lebih lanjut, pihaknya ingin dapat bermitra dengan Presiden dan Wapres. Hal itu dilakukan karena Sofjan merasa bahwa di masa sebelumnya sudah kehilangan momentum.

“Yang kita ingin tentu pertumbuhan di atas 7 persen. Kita masuk lima sektor utama (pertanian, manufaktur, energi, service industri, financial). Kita juga merasakan ada beberapa soal yang perlu harapkan bantuan, terutama dalam cost sectoral,” katanya.

Selain itu, dia juga menyebutkan pentingnya kepastian hukum di Indonesia. Pasalnya, di UU antara pemerintah pusat dan daerah di Indonesia banyak yang bertolak belakang. Hal tersebut pun kemudian menyebabkan high cost.

“Kita ingin otonomi daerah jelas. Kami inginkan tentu ini bisa terjadi. Karena kami merasa sejak krisis 98, kita sudah lakukan sejumlah cara untuk usaha kita tumbuh kembali. Terakhir kami harap budget pemerintah bisa untuk pembangunan infrastruktur,” jelasnya.

Sofjan menambahkan Apindo mendukung pemerintah sepenuhnya untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).

“100 hari pertama apa yang bisa dibuat, serta satu tahun apa yang harus dilakukan, serta lima tahun ke depan. Kami bersedia untuk investasi, kami dapat dukungan sepenuhnya dari asing yang sudah investasi,” tukas dia.

Sementara itu, Presiden terpilih Joko Widodo mengatakan perijinan usaha dari seluruh kementerian akan melalui satu pintu dengan membentuk lembaga Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Perijinan Industri.

“Perijinan dari seluruh kementerian akan terpusat di lembaga BKPM dan Perijinan Industri, sehingga geraknya cepat,” katanya saat memberikan tanggapan atas peta jalan perekonomian yang disusun Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).

Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden terpilih Jusuf Kalla menerima dokumen peta jalan perekonomian yang disusun Apindo dengan melibatkan pakar ekonomi dan teknokrat.

Menurutnya Jokowi, perijinan menjadi salah satu keluhan para investor. Proses perijinan yang berbelit-belit dan lama telah menghambat investasi dalam negeri.
“Ada yang mengurus ijin selama enam tahun dan bahkan ada yang mengurus selama delapan tahun, ini harus diselesaikan,” katanya.

Ia mengatakan proses perijinan yang selama ini diterapkan yakni masing-masing kementerian memberi ijin, yang kemudian menimbulkan konflik atau tumpang tindih di lapangan.

Contohnya di salah satu provinsi di Kalimantan, ada 857 konflik lahan akibat tumpang tindih ijin yang dikeluarkan masing-masing kementerian.

“Itu hanya di satu provinsi, bisa dibayangkan berapa banyak konflik tanah di Indonesia,” katanya.

Karena itu ke depan, proses perijinan dan peta yang digunakan setiap kementerian adalah peta yang sama dengan bantuan teknologi yang sudah maju. (if)

Komentar

Komentar

Check Also

Masih Ada Yang Mendukung, MPR Tolak Tuntutan PA 212 Bubarkan BPIP

bidik.co — Banyaknya aspirasi dari masyarakat yang masih mendukung keberadaan BPIP, Wakil Ketua MPR RI …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.