Home / Politik / Bentrok Batam, Jokowi Akan Ganti Kapolri dan Panglima TNI Bersamaan

Bentrok Batam, Jokowi Akan Ganti Kapolri dan Panglima TNI Bersamaan

bidik.co – Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM Tedjo Edhy mengatakan, Presiden Joko Widodo akan mengganti Kapolri dan Panglima TNI. Namun, ia menyangkal pergantian itu terkait dengan konflik di Batam.

“Pada saatnya nanti ada (pergantian). Nggak ada kaitannya (dengan konflik Batam),” ujar dia, Senin (24/11/2014).

Hingga saat ini Kapolri Jenderal Sutarman bersama dengan Kepala Staf TNI AD Jenderal TNI Gatot Nurmantyo masih berada di Batam, Kepulauan Riau, untuk menyelesaikan konflik TNI dan Polri yang kembali terulang beberapa waktu lalu.

Terkait pergantian tersebut, Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane pernah menyampaikan, bahwa selama ini penggantian Kapolri tidak pernah satu paket dengan penggantian Panglima TNI. Namun, sepertinya akan berbeda dalam pemerintahan Jokowi kali ini.

“Informasi yang berkembang, Jokowi akan mengganti Kapolri Jenderal Sutarman pada April 2015 bersamaan pensiunnya Panglima TNI,” ungkap Neta beberapa waktu lalu.

Nama-nama potensial yang akan duduk di kursi Trunojoyo I antara lain Komjen Budi Gunawan, Komjen Suhardi Alius, Komjen Anang Iskandar, Komjen Badroeddin Haiti, Irjen Anton Setiadi, Irjen Pudji Hartanto, Irjen Syafruddin, dan Irjen Unggung.

Sebelumnya politisi PDIP TB Hasanuddin menyesalkan insiden bentrok TNI AD Batalyon 134 dan Brimob di Batam, Kepulauan Riau, karena membahayakan, dan memberi contoh buruk. Katanya, jika insiden serupa terjadi lagi di wilayah manapun, Kapolda dan Pangdamnya harus dicopot.

“Ini tidak boleh terjadi. Kemarin Danrem sudah turun, (bentrokan-red) tidak bisa berhenti. Panglima Kodam turun, sudah bolak balik ke batalyon, ke Brimob, juga masih terjadi tembakan-tembakan yang bisa membahayakan masyarakat sekitarnya,” kata Hasanuddin yang merupakan purnawirawan TNI berpangkat mayor jenderal itu.

Hasanuddin mengatakan hal tersebut saat diwawancarai wartawan di depan Gedung Nusantara III, Komplek DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Kamis (20/11/2014).

Agar bentrokan serupa tidak terulang, Hasanuddin menyarankan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera memanggil Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko dan Kapolri Jenderal Pol Sutarman. Kedua pihak harus duduk bersama dan membuat kesepakatan.

“Solusi paling jitu, bapak Presiden memanggil Panglima TNI dengan Kapolri duduk. Kalau terjadi lagi (bentrokan TNI-Polri-red) di sebuah wilayah Kodam atau Polda, maka Kapolda dan Pangdamnya dicopot,” imbuhnya tegas.

Kata Hasanuddin bentrok TNI-Polri sudah sering terjadi. Kasus terakhir di Batam sudah sangat meresahkan masyarakat. Seharusnya kedua institusi itu bisa memberi contoh baik, bukan sebaliknya.

“Aparat yang seharusnya memberi contoh tentang damai, kerukunan berbangsa dan bernegara, malah dinodai dengan pertempuran,” ujarnya. Ia pun berharap pihak-pihak yang bersalah dalam kasus bentrokan TNI-Polri di Batam diproses hukum.

“Saya kira, siapapun yang salah harus dihukum. Ada aturan-aturannya, dengan hukum disiplin militer, atau pidana militer. Itu mengeluarkan senjata termasuk pidana militer,” ucapnya. (*)

Komentar

Komentar

Check Also

KPK Tak Ingin Ada Konflik Kepentingan dalam Penunjukkan Direktur BUMN

bidik.co — Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) perlu dilaksanakan secara professional. Hal itu dilakukan …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.