bidik.co – Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, Pangi Syarwi Chaniago, menilai, munculnya dualisme kepemimpinan di DPR karena buntunya Koalisi Indonesia Hebat (KIH) menghadapi Koalisi Merah Putih (KMP). Menurutnya, apa yang dilakukan KIH tidak mencerminkan kedewasaan dalam berpolitik.
“KIH stres menghadapi hegemoni KMP. KIH enggak dewasa dan tidak menunjukkan sosok wakil rakyat yang negarawan dalam berpolitik,” kata Pangi, Kamis (30/10/2014).
Pada Rabu (29/10/2014), digelar pemilihan dan penetapan pimpinan komisi. Dalam sidang pemilihan fraksi dari parpol KIH memilih tidak hadir dan menggelar pemilihan tandingan. Hasil pemilihan yang dipimpin Pimpinan DPR, 9 dari 11 komisi menempatkan para politisi KMP sebagai pimpinan. Dua komisi yaitu Komisi V dan Komisi XI baru dilakukan proses pemilihan pimpinan, Kamis (30/10/2014).
Menurut Pangi, sejak awal KIH tahu bahwa mekanisme pemilihan pimpinan telah diatur di dalam UU MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3). Tata Tertib DPR yang merujuk pada UU tersebut menyatakan pengajuan calon untuk segala pemilihan pimpinan di DPR dibuat menggunakan sistem paket. Sehingga, langkah boikot yang dilakukan KIH dengan tidak mengirimkan komposisi nama serta paket calon pimpinan sia-sia.
“Jadi hanya satu paket yang maju, ya sudah pasti paket KMP sapu bersih semua pimpinan komisi, wong mereka (KIH) enggak memasukkan paketnya sebagai calon pimpinan komisi,” ujarnya.
Lebih jauh, dirinya menilai, baik KIH maupun KMP sama-sama rakus kekuasaan. KIH misalnya, dalam setiap pemilihan pimpinan selalu ingin menggunakan mekanisme musyawarah mufakat. Mereka sadar jika pemilihan melalui mekanisme voting maka akan kalah.
“Begitu juga KMP yang nyapu bersih semua pimpinan dewan beserta alat kelengkapan tanpa basa-basi. Hampir tidak ada KIH memperoleh jabatan strategis di parlemen,” kata Pangi.
Sementara itu psikolog politik Hamdi Muluk menilai, langkah Koalisi Indonesia Hebat membentuk pimpinan DPR tandingan dinilai tidak tepat. Seharusnya, koalisi yang dimotori Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini dapat bermain lebih cantik untuk mewujudkan tujuan politik mereka.
“(Seharusnya mereka) memainkan psikologi masyarakat dengan membentuk opini bahwa Koalisi Merah Putih serakah, enggak punya niat mengelola bangsa bersama-sama,” kata Hamdi, Rabu (29/10/2014).
Menurut Hamdi, keengganan Koalisi Merah Putih berbagi kursi pimpinan alat kelengkapan Dewan dengan Koalisi Indonesia Hebat menjadi celah untuk koalisi pemenang pemilu ini untuk menarik simpati masyarakat.
Hamdi berpendapat, Presiden Joko Widodo–kader PDI-P– telah cukup baik memainkan psikologi masyarakat. Sayangnya, katanya, hal serupa tak dilakukan di parlemen oleh para politisi dari partai-partai pengusungnya dalam Koalisi Indonesia Hebat.
“Daripada mau ngelawan tapi malah tidak bisa karena mekanisme (UU MD3) tidak bisa dimenangkan, KIH sebaiknya memainkan psikologi publik untuk menekan dan mencari simpati untuk mendapat dukungan,” ujarnya.
Hamdi menyayangkan sikap Koalisi Indonesia Hebat yang malah membentuk pimpinan tandingan DPR. Pasalnya, kata dia, pimpinan versi KIH itu tetap tak akan diakui lantaran mayoritas isi parlemen adalah politisi dari Koalisi Merah Putih.
“Siapa yang mau mengakui KIH itu kalau yang mayoritas KMP? Kalau Anda tidak dominan bagaimana anda dapat meyakinkan mereka?” (*)