Home / Politik / Kejar Jabatan, Fraksi Pendukung Jokowi Gelar Paripurna Tandingan

Kejar Jabatan, Fraksi Pendukung Jokowi Gelar Paripurna Tandingan

bidik.co — Fraksi partai pendukung Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dengan Koalisi Indonesia Hebat nya, akan menggelar sidang paripurna tandingan pada hari ini, Jumat (31/10/2014). Sidang tersebut rencananya digelar mulai pukul 09.00 WIB, di ruang sidang paripurna DPR, Gedung Nusantara II, Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta.

Agenda sidang adalah pembacaan mosi tidak percaya dari lima fraksi pada pimpinan DPR yang diketuai Setya Novanto dan empat wakilnya Fadli Zon, Fahri Hamzah, Agus Hermanto, dan Taufik Kurniawan. Lima fraksi itu adalah PDI Perjuangan, Nasdem, PKB, Hanura, dan PPP.

Setelah membacakan mosi tidak percaya, paripurna dilanjutkan dengan agenda pemilihan dan penetapan pimpinan DPR yang baru serta penetapan anggota untuk tiap komisi dan alat kelengkapan dewan lainnya. Namun begitu, paket pimpinan yang akan dicalonkan baru akan diungkap saat sidang paripurna berlangsung.

“Sidang paripurna dari fraksi yang selama ini aspirasinya belum dapat diakomodir oleh pimpinan DPR. Cukuplah sudah pimpinan DPR yang tidak menunjukkan sikap ketidaknegarawanan ini,” kata Wakil Ketua Fraksi PDI-P di DPR, Ahmad Basarah, Kamis (30/10/2014) malam, di Gedung DPR.

Basarah menuturkan, agenda paripurna tandingan ini dikomunikasikan dengan Sekretariat Jenderal DPR. Ia berharap Setjen DPR dapat bersikap netral dan membantu memfasilitasi paripurna tersebut termasuk mengundang anggota DPR dari seluruh fraksi untuk hadir di paripurna.

Untuk pelantikan pimpinan DPR versi Koalisi Indonesia Hebat, Basarah mengaku sudah ada pula upaya menghadirkan Ketua Mahkamah Agung. Kalaupun Ketua MA tak hadir, lanjut dia, skenario hukumnya akan dicatat dalam sebuah berita acara dengan bantuan notaris.

“Ini adalah langkah politik, ini jadi sesuatu yang sulit bagi kami semua, mudah-mudahan publik tahu,” ungkap Basarah.

Seperti diberitakan sebelumnya, suasana DPR juga masih terbelah. Fraksi-fraksi dari partai dalam Koalisi Indonesia Hebat (termasuk PPP) berbeda pendapat dengan fraksi-fraksi dari partai dalam Koalisi Merah Putih yang beranggotakan Golkar, Gerindra, PKS, PAN, dan Demokrat. Saat ini, lima pimpinan DPR berasal dari Koalisi Merah Putih.

Perbedaan makin meruncing saat pimpinan DPR memimpin rapat pemilihan dan penetapan pimpinan alat kelengkapan dewan (komisi dan badan). Semua rapat yang digelar tak dihadiri anggota fraksi Koalisi Indonesia Hebat. Lobi yang dijalin juga buntu.

Permintaan Fraksi dari Koalisi Indonesia Hebat untuk mendapat 16 kursi pimpinan alat kelengkapan dewan ditolak oleh fraksi Koalisi Merah Putih yang hanya menyanggupi lima kursi pimpinan alat kelengkapan dewan.

Karena kebuntuan lobi, fraksi Koalisi Indonesia Hebat memilih tak menyerahkan susunan anggotanya dengan asumsi rapat pemilihan dan penetapan pimpinan alat kelengkapan dewan tak dapat digelar karena tidak memenuhi syarat kuorum jumlah anggota dan fraksi. Tapi apa lacur, perhitungan meleset dan pimpinan DPR tetap menggelar rapat tersebut.

Langkah fraksi Koalisi Indonesia Hebat (KIH) membentuk pimpinan tandingan di DPR menuai kritik. Koalisi ini dinilai lebih sibuk berusaha mendapatkan jabatan di parlemen daripada bekerja untuk rakyat sesuai janji mereka.

“Tindakan KIH ini justru kontraproduktif dengan komitmen awal mereka untuk bekerja secara total untuk rakyat. Kapan bekerja untuk rakyatnya kalau ribut di internal terus?” kecam peneliti Divisi Kajian Hukum Tata Negara Sinergi Demokrasi untuk Masyarakat Demokrasi (SIGMA), M Imam Nasef, Kamis (30/10/2014).

Menurut Nasef, langkah dari Koalisi Indonesia Hebat justru akan menjadi sumber konflik baru dengan Koalisi Merah Putih. Kondisi ini seharusnya segera diakhiri, jika memang kedua koalisi memang berniat untuk bekerja untuk rakyat.

“Kalau (konflik baru) itu yang terjadi, kerja untuk rakyat pasti terabaikan,” katanya.

Sebelumnya, Koalisi Indonesia Hebat membentuk pimpinan DPR versi mereka sendiri, karena tidak puas dengan kepemimpinan DPR sekarang yang dikuasai oleh Koalisi Merah Putih. Menurut versi koalisi partai-partai pengusung Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, pimpinan DPR itu diketuai Pramono Anung Wibowo, dengan empat wakil yakni Abdul Kadir Karding, Saifullah Tamliha (PPP), Patrice Rio Capella (Nasdem), dan Dossy Iskandar (Hanura). (*)

Komentar

Komentar

Check Also

Masih Ada Yang Mendukung, MPR Tolak Tuntutan PA 212 Bubarkan BPIP

bidik.co — Banyaknya aspirasi dari masyarakat yang masih mendukung keberadaan BPIP, Wakil Ketua MPR RI …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.