BIDIK.co Terbaik untuk Masyarakat
Related Articles
bidik.co — Warga mana yang tak kenal permainan olah raga sepak bola? Semua kalangan akan kenal. Tampaknya olah raga ini akan menjadi alat pemersatu bagi panasnya suhu politik di senayan yang minggu-minggu terakhir ini terus berseteru antara kubu pendukung Presiden Jokowi, Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan kubu oposisi Koalisi Merah Putih (KMP).
Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Almuzzammil Yusuf, menegaskan pertandingan persahabatan Antara Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat melawan Koalisi Wartawan DPR jadi digelar.
Pertandingan ini adalah untuk menyambut hari Pahlawan dan mencairkan suasana politik yang saat ini berkembang di DPR.
“Insya Allah pertandingan persahabatan koalisi Anggota DPR RI seluruh fraksi melawan koalisi wartawan jadi digelar. Kira-kira pukul 16.00-17.30 WIB di Lapangan DPR RI. Semua sudah disiapkan,” kata Politisi PKS asal Lampung ini dalam rilisnya, Senin (10/11/2014).
Menurut Muzzammil sudah ada 18 Anggota DPR RI dari semua fraksi dan 18 wartawan dari berbagai media yang sudah konfirmasi akan mengikuti pertandingan tersebut. Dari KIH yang sudah konfirmasi ikut bertanding diantaranya ada Akbar Faizal, Prananda, Zulfan Lindan, Ahmad Basarah, Tb Hasanudin, Malik Haromain, Syarifuddin Suding, dan Zainut Tauhid.
Sedangkan dari KMP diantaranya ada Edi Prabowo, Gus Irawan, Fary Francis, Azis Syamsuddin, M Misbakhun, Tjatur Sapto Edy, Saan Mustofa, Anton S. Surato, Fahri Hamzah, Hidayat Nurwahid, dan Almuzzammil Yusuf.
“Diluar nama-nama yang sudah konfirmasi, masih terbuka bagi anggota yang siap bertanding. Silahkan hadir. Adapun komentator pertandingannya Pak Tantowi Yahya sudah bersedia untuk ramaikan suasana,” ujarnya.
Politisi PKS yang gemar bermain sepak bola ini mengatakan pertandingan persahabatan ini adalah upaya untuk membangun suasana yang kondusif dalam lobi-lobi yang sedang berlangsung dilakukan oleh kedua pihak.
“Kita semua siap untuk memperkuat tim lobi kedua pihak yang sedang berlangsung sehingga sebelum reses DPR pada awal Desember kisruh ini sudah selesai,” tegas mantan Wakil Ketua Komisi III DPR RI ini.
Menghadapi belum berjalannya rapat-rapat di DPR, politisi PDIP H Irmadi Lubis menyarankan kepada pemerintah untuk bersabar menggelar rapat kerja, atau rapat dengar pendapat dengan Komisi-Komisi, dengan DPR RI yang komposisi alat kelengkapan dewan (AKD), telah diubah sesuai dengan kesepakatan Koalisi Merah Putih (KMP) dengan Koalisi Indonesia Hebat (KIH).
“Pemerintah atau para menteri kabinet Presiden Joko Widodo kita harapkan akan memenuhi undangan dan menggelar rapat -rapat dengan komisi-komisi di DPR, yang komposisinya nanti sudah berubah sesuai dengan kesepakatan KMP dan KIH, ” ujar Irmadi Lubis, di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (10/11/2014).
Menurut wakil rakyat dari daerah pemilihan Sumatera Utara ini, dengan tercapainya kesepakatan antara KMP dan KIH untuk komposisi AKD, maka rapat-rapat komisi-komisi DPR dengan mitra kerjanya, yang beberapa hari belakangan ini terkendala karena DPR sempat terbelah dua.
Irmadi mengakui berakhirnya konflik di DPR, akan membuat DPR lebih produktif, dengan demikian pemerintahan bisa berjalan lebih lancar. Dia pun menekankan, mosi tidak percaya yang dilayangkan KIH merupakan protes agar pembagian posisi pimpinan dilakukan secara proposional.
Pasalnya, KIH dengan kekuatan 44 persen di DPR, tidak mendapatkan satu kursi pimpinan di AKD. Karenanya, KIH menjadi sulit untuk mengetahui agenda, rapat dan keputusan-keputusan yang diambil di rapat pimpinan.
“KIH ingin ikut di setiap rapat pimpinan unutuk mengetahui agenda-agenda dan keputusan AKD,” katanya.
Sementara itu, dari lobi-lobi yang telah dilakukan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP) menemui titik temu untuk penyelesaian konflik yang ada di parlemen. Titik temu itu setelah KIH menemui Pimpinan DPR, siang ini, Senin (10/11/2014).
Kordinator KMP Idrus Marham mengatakan, usai penandatanganan kesepakatan sore nanti, akan memunculkan sejumlah kebijakan. Salah satunya, revisi UU MD3 dan tatib.
“Jadi setelah kesepakatan itu terjadi, nanti baru akan dibahas revisi UU MD3 dan tatib, supaya mengakomodir KIH di parlemen. Revisi bisa cepat, kan hanya satu pasal,” kata Idrus.
Sekjen Partai Golkar itu menambahkan, ada 16 kursi pimpinan yang disediakan buat KIH untuk menempati pimpinan 11 komisi dan lima badan di Parlemen. Selain itu, ada tambahan lima kursi Pimpinan untuk KIH. Total, KIH akan mendapatkan 21 kursi Pimpinan, baik Komisi atau alat kelengkapan dewan.
Untuk diketahui, saat ini masih ada dua badan yang saat ini belum terbentuk, yaitu Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) yang pimpinannya belum lengkap dan Badan Anggaran (Banggar) yang belum sama sekali terbentuk. Kemungkinan, KIH mendapatkan jatah kursi lebih di badan ini.
“Banggar dan BURT itu kan belum ditetapkan, kita akan sesuaikan setelah kesepakatan (sore ini),” katanya. (*)
Website & Logo Maker