Home / Politik / Ganjar Menilai Larangan Rapat di Hotel Jangan Ditafsirkan Secara Kaku

Ganjar Menilai Larangan Rapat di Hotel Jangan Ditafsirkan Secara Kaku

bidik.co – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan aturan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo terkait larangan rapat di hotel bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak perlu ditafsirkan secara kaku. Aturan itu untuk rapat-rapat yang hanya berlangsung beberapa jam atau tidak lebih dari satu hari.

Ganjar mengatakan, aturan itu dimaksudkan untuk menghemat anggaran negara. Namun menurutnya jangan ditafsirkan sebagai aturan yang kaku.

“Ya kan disesuaikan rapatnya bagaimana, kalau cuma beberapa jam atau sehari selesai ya bener tho, lebih baik pakai ruangan rapat di kantor,” ujarnya, Senin (10/11/2014).

Namun jika rapat digelar beberapa hari bisa tidak dilakukan di kantor. Menurut dia, penentuan rapat juga harus memperhatikan jumlah peserta serta apakah ada yang dari luar kota.

“Kalau rapatnya lebih dari sehari dan harus menginap, apa kita punya fasilitas? Menurut saya (aturan Mendagri) nggak saklek(kaku),” jelasnya.

Meski demikian, dia meminta seluruh instansi di Jateng memperhatikan semangat dari aturan tersebut, terutama terkait dengan penghematan uang negara.

Menurut dia, jika aturan itu dipahami secara benar, bukan hanya tempat rapat yang menjadi perhatian, melainkan sifat rapat yang dilakukan. Dia mengatakan banyak instansi yang memaksa menggelar rapat di akhir tahun hanya untuk menghabiskan anggaran. Justru itu yang menurutnya harus diperhatikan dan dihindari.

“Yang mengerikan pas akhir-akhir tahun ini kan menghabiskan anggaran jadi rapatnya dibuat-buat, harusnya tidak perlu rapat tapi dirapatkan, seperti itu yang tidak usah,” tandasnya.

Seperti diberitakan, Mendagri menginstruksikan kepada semua kepala daerah, mulai dari gubernur, wali kota, dan bupati untuk menggelar rapat di kantor masing-masing. Instruksi itu, kata dia, juga berlaku bagi para pejabat pusat di lingkungan Kemendagri.  Hal itu merupakan upaya untuk mendorong adanya penghematan anggaran pada pemerintah daerah (pemda). (if)

Komentar

Komentar

Check Also

KPK Tak Ingin Ada Konflik Kepentingan dalam Penunjukkan Direktur BUMN

bidik.co — Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) perlu dilaksanakan secara professional. Hal itu dilakukan …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.