BIDIK.co Terbaik untuk Masyarakat
Related Articles
Bidik.co — Depok— Presiden Prabowo Subianto membuat gebrakan! Gebrakan itu berupa kebijakan dengan melakukan penghematan besar-besaran dengan memotong anggaran di sejumlah Kementerian atau Lembaga sampai pemerintah daerah hingga Rp306,69 triliun. Tak hanya itu, efisiensi juga diperintahkan dengan pembatasan belanja yang bersifat seremonial, perjalanan dinas, kajian, studi banding, percetakan, publikasi, dan seminar.
Keputusan tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang berisi efisiensi belanja negara dalam pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025. Surat itu ditujukan kepada Menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, para Kepala Lembaga, pimpinan kesekretariatan lembaga negara, gubernur, bupati, dan wali kota.
Belanja negara pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025 dialokasikan sebesar Rp3.621,3 triliun yang terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp2.701,4 triliun dan sisanya adalah transfer ke daerah. Salah satu larangan Presiden Prabowo Subianto adalah mengadakan kegiatan yang bersifat seremonial seperti perayaan ulang tahun.
Menurut Anggota MPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Nuroji, pemotongan anggaran yang dilakukan pemerintahan Prabowo memang suatu urgensi yang saat ini harus dilakukan dalam upaya menjaga stabilitas ekonomi.
“Apalagi pemotongan anggaran dalam konteks efisiensi fiskal merupakan kebijakan yang dapat dipahami, terutama dalam kondisi fiskal yang kurang sehat akibat defisit anggaran yang besar dan meningkatnya kebutuhan pembiayaan untuk program prioritas seperti program makan bergizi gratis (MBG) dan menghindari tekanan berlebih pada utang pemerintah,” ujar Nuroji dalam sosialisasi Hasil-hasil Keputusan MPR RI, di Depok (Selasa/25/02/2025).
Menurut Anggota Dewan asal Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat VI ini, langkah yang dilakukan oleh Presiden Prabowo sebagai komitmen untuk pengamalan sila ketiga dari Pancasila, Persatuan Indonesia. Dengan efisiensi anggaran kita akan memperkuat ekonomi bangsa dan menjaga persatuan bangsa.
“Langkah efisiensi anggaran yang dilakukan oleh Presiden Prabowo bertujuan memperkuat ekonomi bangsa, dengan begitu akan mampu menjaga persatuan bangsa. Hal ini merupakan kebijakan yang sangat strategis!,” tandas Nuroji.
Nuroji meyakini bahwa kementerian dari mitra komisinya yaitu Komisi IX, seperti Kementerian Kesehatan, yang mengalami pemotongan anggaran sebesar Rp 16,2 triliun dari total anggaran belanja Kementerian Kesehatan yang berjumlah Rp 105,6 triliun, sehingga efisiensi yang dilakukan sebesar 15,3 persen dari pagu anggaran.
“Saya contohkan, untuk Kementerian Kesehatan harus melakukan pemotongan atau efisiensi anggaran sebesar Rp 16,2 triliun. Semula, total anggaran belanja Kementerian Kesehatan berjumlah Rp 105,6 triliun. Artinya, efisiensi yang dilakukan sebesar 15,3 persen dari pagu anggaran,” terang Nuroji.
Kondisi ekonomi yang mengharuskan efisiensi di seluruh kementerian, maka dirinya memahami dan memberi dukungan terhadap langkah ini demi kemajuan bangsa. Namun perlu dijelaskan bahwa efisiensi ini bukan berarti mengurangi kualitas layanan kepada masyarakat.
“Saya memahami dan mendukung, namun perlu dijelaskan bahwa efisiensi ini bukan berarti mengurangi kualitas layanan kepada masyarakat. Justru, dengan anggaran yang dikelola lebih efisien, pemerintah dapat mengalokasikan dana untuk program-program yang lebih prioritas dan menyentuh langsung kebutuhan rakyat,” pungkasnya. (ir/ave)
Website & Logo Maker