Bidi.co — Di era globalisasi, peran pendidikan menjadi semakin penting bagi bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia akan terus terjajah secara ekonomi, budaya, dan lainnya kalau kualitas manusianya tidak dimajukan.
“Bangsa Indonesia harus mau belajar dari bangsa lain. Kualitas pendidikan yang rendah membuat sebagian negara Afrika dikuasai oleh bangsa lain. Sebaliknya bangsa Jepang yang sangat berkonsentrasi terhadap pendidikan, kini telah memetik hasilnya. Jepang yang miskin sumber daya alam telah menjadi bangsa yang unggul dan disegani karena kualitas manusianya,” tutur Anggota MPR RI, Difriadi dalam Sosialisasi Hasil-hasil Keputusan MPR RI, di Banjarmasin, Senin (6/5/2024).
Kegiatan yang dihadiri oleh para Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), guru honorer, dan tenaga kependidikan di Rakyat Kopi Banjarmasin tersebut, Anggota Komisi II DPR RI yang membidangi pemerintahan dan kepegawaian ini selanjutnya mengingatkan bahwa suatu bangsa yang tanpa pendidikan akan menjadi suatu bangsa yang sulit berkembang dan terbelakang.
“Dengan demikian pendidikan harus betul-betul diarahkan untuk menghasilkan manusia yang berkualitas dan mampu berdaya saing di samping pendidikan harus menghasilkan juga manusia yang berakhlak baik,” tegas politisi Partai Gerindra ini.
Terkait dengan kepegawaian, Difri mengutip data Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbudristek bahwa seleksi PPPK 2024 belum bisa mengakomodir seluruh guru honorer dan tenaga kependidikan (tendik). Namun, dipastikan pemerintah berupaya agar banyak guru honorer dan tendik yang bisa diangkat menjadi PPPK tahun ini.
“Tahun ini memang tidak semua guru honorer dan tendik akan terakomodasi, tetapi kami berupaya agar kuota yang disiapkan bisa terisi maksimal,” tutur Difri mengingatkan.
Selanjutnya Difri menjelaskan, pemerintah telah menyiapkan sejumlah kebijakan terkait seleksi PPPK 2024. Kebijakan disiapkan karena pemerintah sangat ingin memenuhi kebutuhan guru dan tenaga kependidikan yang berkualitas secara tepat waktu. Hal tersebut untuk menjamin kesejahteraan, penghargaan, dan pelindungan guru secara berkelanjutan.
Menurut Difri, pemerintah bersama DPR mendukung penuh arah kebijakan pengadaan calon aparatur sipil negara (CASN) tahun 2024 terkait penyelesaian tenaga non-ASN atau honorer seoptimal mungkin di instansi pemerintah daerah.
“Hingga saat ini sudah ada 774.999 guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK. Berkat kerja sama yang telah dilakukan, sejumlah guru tersebut telah diangkat menjadi ASN Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja,” jelas Difri.
Untuk itu, DPR sendiri terus mendorong pemerintah agar terus berupaya memenuhi usulan 419.146 formasi lagi untuk memenuhi kebutuhan guru ASN. Sebab, hingga waktu penutupan, formasi guru yang ditetapkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) sekitar 177 ribu, sehingga masih ada kekurangan sekitar 242 ribu.
“Jumlah ini yang oleh DPR terus didorongkan kepada pemerintah untuk terus dikejar dengan upaya-upaya luar biasa,” tandas Difri. (is/my)