BIDIK.co Terbaik untuk Masyarakat
Related Articles
bidik.co — Komisi I DPR mengaku siap memutus segala bentuk kerja sama dengan Brasil. Menyusul, tidak diberikannya surat kepercayaan Presiden Brazil Dilma Rouseff terhadap Duta besar Indonesia untuk Brasil Toto Riyanto.
Menurut Wakil Ketua Komisi I Hanafi Rais, ada beberapa bentuk kerja sama Indonesia yang apabila diputus maka dapat merugikan Brasil.
“Kita berencana akan memutus di bidang alutsista (alat utama sistem pertahanan), dan kami juga mengusulkan Indonesia harus memutus kerja sama di bidang ekonomi dengan Brasil,” ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Minggu (22/2/2015).
Namun begitu, Hanafi masih menganggap wajar respon yang diberikan Kementerian Luar Negeri atas perlakuan tidak mengenakkan Presiden Brasil dengan menarik pulang Duta Besar Toto Riyanto.
“Memanggil dubes pulang itu wajar saja karena diatur dalam peraturan hukum internasional,” kata Hanafi.
Ditambahkannya, pemerintah juga seharusnya memulangkan duta besar Brasil dari Indonesia sebagai protes keras atas perlakuan Presiden Dilma.
“Kemenlu harus segera memulangkan dubes Brasil dari Indonesia,” demikian Hanafi. [why]
Hal senada juga disampaikan oleh anggota Komisi I DPR RI dari Partai Gerindra, Elnino Husein Mohi sebagaimana keterangan tertulisnya, Sabtu (21/2/2015).
“Kita perlu memberikan support kepada pemerintah untuk menarik Dubes Indonesia di Brazil dan memanggil Dubes Brazil di Indonesia untuk menyampaikan protes,” tegas Elnino.
Wakil rakyat asal Gorontalo ini menambahkan, Indonesia harus siap menghadapi segala konsekuensi atas sikap yang diambil demi menjaga harga diri bangsa. Di antara konsekuensi tersebut adalah membatalkan pembelian alat-alat pertahanan dari Brazil dan menghentikan impor sapi dari Negeri Samba tersebut.
Selain itu, Elnino juga mengajak agar semua warga negara Indonesia memberi pesan kepada dunia bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka, bersatu dan berdaulat.
“Indonesia tidak boleh diintervensi oleh negara manapun. Itulah cita bangsa yang diwariskan para pendiri republik ini. Indonesia tidak boleh tunduk kalau dilecehkan negara lain,” tandas sekretaris Fraksi Gerindra di MPR RI ini.
Hal senada juga disampaikan oleh anggota Komisi I DPR Charles Honoris yang menyayangkan keluarnya kebijakan tersebut.
“Kami sangat menyayangkan langkah Brasil yang menunda penerimaan duta besar kita untuk Brasil,” kata Charles Honoris, Sabtu (21/2/2015).
Politisi muda PDI Perjuangan ini menegaskan kebijakan itu menunjukkan kalau pemerintah Brasil tidak menghormati Indonesia sebagai negara yang berdaulat.
Pihaknya pun kembali mendukung penuh keputusan pemerintah untuk melaksanakan eksekusi terhadap terpidana narkoba, sekalipun menuai perlawanan dari pemerintah negara lain seperti yang dilakukan pemerintah Brasil.
Charles juga menegaskan kalau pihaknya juga mendukung penuh sikap tegas pemerintah untuk menarik kembali Dubes Toto Riyanto dari Brasil.
“Langkah pemerintah Brasil menunjukkan bahwa mereka tidak menghormati kedaulatan negara kita dan hukum yang berlaku di Indonesia,” katanya.
Tak itu saja, sebagai respon balik atas kebijakan itu, pemerintah Indonesia menurut dia juga harus bersikap, terutama berkaitan dengan kerjasama pertahanan dengan Brasil.
Presiden Jokowi harus meninjau ulang hubungan perdagangan dengan negara tersebut. Apalagi selama ini kerjasama yang dilakukan hanya menguntungkan pemerintah Brasil.
“Pemerintah Indonesia harus meninjau ulang kebijakan pembelian alutsista dan kebijakan impor daging ayam dan sapi dari Brasil, ” demikian Charles Honoris.
Seperti diketahui, sikap yang diambil pemerintah Brazil merupakan buntut dari eksekusi mati terhadap dua warganya yang menjadi gembong narkoba di Indonesia. (*)
Website & Logo Maker