bidik.co — Anggota Komisi II DPR RI Arteria Dahlan mengatakan dualisme kepengurusan parpol harus tuntas sebelum pilkada serentak digelar.
“Kalau (masalah kepengurusan) ini tidak selesai akan ada potensi kerusuhan terkait dengan masalah pasangan yang akan diusung dari rekomendasi partai politik,” ujarnya di Gedung Joang Jakarta, Selasa (31/3/2015) malam.
Disamping itu, lanjut Arteria, KPU mesti sensitif dengan persiapan kelengkapan Pilkada yang salah satunya panitia pengawas. Sebab, pengawas pemilu ini merupakan hakim di lapangan saat Pilkada digelar.
“Kami sudah menyarankan agar pilkada serentak tidak usah tergesa-gesa. Kita perlu ingat pemilu tanpa pengawasan bukanlah pemilu,” kata politiis PDIP ini.
“Pengawas pemilu harus terbentuk enam bulan sebelum pemilu digelar. Bagaimana pelaksanaan seleksi dengan Panwas, apakah publik sudah mengawal, jangan sampai Panwas nanti kerabat dekat yang punya kepentingan incumbent. Ini yang belum dikritisi oleh Bawaslu dan KPU,” pungkasnya.
Sebelumnya Ketua DPP PPP versi Mukatamar Surabaya Fadly Nursal mengakui bahwa adanya konflik perpecahan yang terjadi di dua partai yakni PPP dan Golkar menular kepada kerja di DPR sebagai wakil rakyat di Senayan. Pasalnya, hal tersebut dirasa sanggat menggangu dan membuat konsentrasi kerja menjadi terganggu.
“Saya menyikapi hal itu (dualisme di fraksi/parpol) akhirnya mempengaruhi proses kerja kita sebagai wakil rakyat (dewan) di DPR karena kebijakan di fraksi serta di DPP tentunya terganggu adanya dualisme kepengurusan,” kata Fadly disela-sela diskusi Dialetika Demokrasi dengan tema “Mengukur Efektifitas Kinerja Dewan Ditengah Dualisme Fraksi/Parpol” di Gedung DPR, Kamis (26/3/2015).
Selain itu dirinya pun juga mengakui pasca konflik antara KIH dan KMP yang berlangsung selama 3 bulan sudah banyak membuang waktu dan pikiran. Dan akhirnya rakyat yang menjadi korban. Dan kini ditengah kisruh antar dualisme parpol rakyat kembali jadi korban para wakil rakyat.
“Kalau ini berkelanjutan terus apa yang bisa diharapkan dari anggota dewan sebagai wakil rakyat? Anggapan rakyat pasti buruk dan prestasi kita juga akan minus karena perilaku dewan yang bertikai tanpa pedulikan nasib rakyat sebagai wakilnya di parlemen,” tuturnya. (*)