BIDIK.co Terbaik untuk Masyarakat
Related Articles
bidik.co — Sebagai bagian dari pengusung pemerintah, sudah menjadi kewajiban PDI Perjuangan untuk mengingatkan kinerja Presiden Joko Widodo. Sejumlah saran yang diberikan merupakan bagian dari perbaikan pemerintah ke depan.
Hal itu yang saat ini tengah dilakukakan oleh Ketua DPP PDIP Effendi Simbolon saat mengeluarkan kritikan keras terhadap pemerintahan Jokowi. Mantan calon gubernur Sumut itu menilai Jokowi menjalankan pemerintahan tanpa didasari sistem yang jelas. Selain itu, Jokowi juga dikritiknya salah dalam memilih pembantu.
“Saya bukan mengkritisi, saya mengingatkan. Ini karena kami kan sebagai partai pendukung. Saya pribadi mengingatkan, kalau mau monggo benahi,” ujarnya di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (27/1/2015).
Dibeberkan Effendi bahwa salah satu alasan dia begitu getol mengomentari gerak-gerik Jokowi dikarenakan mantan walikota Solo itu memimpin Indonesia seperti seseorang memimpin sebuah lembaga swadaya masyarakat (LSM).
“Jadi gayanya bukan gaya presiden yang mandataris konstitusional, tapi lebih kepada gaya LSM. Ya repot dong,” sindirnya.
Hal itu mengacu pada gaya Jokowi yang sering menafikan keberadaan parlemen dan membuat seolah-olah DPR seperti tidak ada berguna bagi pemerintah. Ini tersirat dalam proses pencalonan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri yang tak kunjung dilantik meski sudah mendapat restu DPR.
“Ya bubar saja DPR ini. Kami kan partner eksekutif, ya kita bicarakan di sini. Kita wibawakan di sini,” tandasnya.
Simbolon juga melihat ada banyak celah yang berpotensi membuat pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) mudah digulingkan.
Simbolon menyebut pemerintahan Jokowi tidak akan bertahan lama karena sosok Jokowi yang “prematur” dan personil kabinetnya yang tidak layak dipakai.
Tadi, Effendi menyatakan, celah untuk menjatuhkan Jokowi tersebut harus segera ditutup agar negara berjalan sesuai dengan konstitusi yang ada dan menahan banjir kritik yang menyerang.
“Saya ingin sampaikan ini agar Jokowi sebagai presiden melakukan pembenahan dan kembali ke khittahnya. Sehingga penyelengaraan negara, khususnya di eksekutif, benar-benar di relnya dan sesuai dengan konstitusi,” ujarnya.
Effendi menjelaskan bahwa saat ini celah di pemerintahan Jokowi semakin lebar terbuka karena instrumen pendukung yang ada tidak kompeten dalam menjalankan pemerintahan.
“Instrumen dalam pemerintahan itu sendiri tidak cukup baik untuk melaksanakan kerja sebagai pemerintah,” tegas Effendi tanpa merinci lebih detail. (*)
Website & Logo Maker