bidik.co — Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad hingga kini masih merahasiakan identitas kandidat menteri yang mendapat catatan merah dan kuning dari lembaganya.
Menanggapi hal itu, Anggota Komisi III DPR, Iwan Kurniawan meminta KPK untuk segera menyampaikan calon-calon menteri yang bermasalah yang ditandai oleh KPK dengan warna merah dan kuning. Karena publik berhak mengetahuinya.
“Pertama, publik berhak atau agar semua transparan. Kedua, pimpinan KPK (AS) sudah menjanjikan setelah pengumuman menteri bahwa dia akan menginformasikan siapa-saiapa saja calon menteri (waktu itu) yang terkena “coret merah” atau “coret kuning,” tutur Iwan dalam pernyataannya, Senin (10/11/2014).
Anggota DPR dari Partai Gerindra itu mengingatkan KPK atas janji yang pernah disampaikan untuk mengumumkan calon-calon menteri yang bermasalah itu.
“KPK mesti menepati janjinya, karena janji itu utang. Jangan pura-pura lupa setelah itu lenyap karena banyaknya muncul kasus baru. Kalau tidak diumumkan akan menimbulkan banyak dugaan. Bisa diduga KPK bermain politik untuk kepentingan Jokowi,” ingatnya.
Selanjutnya Iwan menduga, jika KPK tidak mau atau tidak berani menyampaikan ke publik, kemungkinan besar KPK bermain dengan orang-orang yang bermasalah.
“Atau bisa juga KPK di belakaang layar bermain dengan orang-orang yang terkena “lampu merah” itu,” tandas Iwan.
Perlu diketahui, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad hingga kini masih merahasiakan identitas kandidat menteri yang mendapat catatan merah dan kuning dari lembaganya.
Samad beralasan, ada kode etik yang melarang ia mengungkap hal tersebut secara terbuka.
“Saya sudah tahu tapi saya terikat kode etik untuk tidak menyampaikan,” ujarnya sebelum naik panggung untuk menjadi pembicara dalam seminar di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (6/11/2014).
Selain itu, lanjut Samad, dugaan adanya tindak korupsi yang melibatkan nama-nama calon menteri Jokowi kini sudah masuk ranah penegakan hukum. Sehingga, ia tak lagi berwenang untuk mengungkap nama-nama yang bersangkutan.
Namun, saat ditanya apakah ada kandidat raport merah yang diangkat menjadi menteri, Samad memilih jawaban diplomatis.
“Wallahu a’lam bishawab,” ujar dia.
Seperti diketahui, sebelum mengumumkan Kabinet Kerja, Presiden Joko Widodo mengirim sejumlah nama calon menteri pada KPK untuk ditelusuri rekam jejak dan riwayat harta kekayaannya.
Hasilnya, menurut Jokowi, ada delapan nama yang tidak direkomendasikan KPK. Delapan nama tersebut ada yang diberi catatan merah dan ada juga yang kuning. (*)