Home / Politik / Hashim Djojohadikusumo: Tak Ada Rekonsiliasi dengan Jokowi

Hashim Djojohadikusumo: Tak Ada Rekonsiliasi dengan Jokowi

bidik.co – Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerakan Indonesia Raya, Hashim Djojohadikusumo, membantah partainya akan rekonsiliasi dengan presiden terpilih, Joko Widodo. Menurut dia, rekonsiliasi dengan Jokowi juga tak akan terjadi seusai Mahkamah Konstitusi memutuskan sengketa hasil pemilu presiden pada 21 Agustus mendatang.

“Tidak ada rekonsiliasi. Enggak bakal,” kata Hashim di Hotel InterContinental Jakarta MidPlaza, Rabu, (13/8/2014).

Mahkamah Konstitusi (MK) memperkirakan akan memutuskan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) yang diajukan tim pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa paling lambat Kamis (21/8/2014). Jadwal itu sesuai dengan ketentuan 14 hari kerja sejak permohonan dicatat MK.

“Kalau 14 hari kerja sejak permohonan diregistrasi, jadi sejak tanggal 4 (Agustus) ya. Jadi perkiraan saya, tanggal 21 (Agustus) sudah harus selesai,” kata Hamdan di rumah dinasnya di Kompleks Widya Chandra, Jakarta, Senin (28/7/2014) lalu.

Tahapan Pemilu Presiden 2014 saat ini sedang berada di MK. Pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa mengajukan PHPU ke MK setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai pemenang pilpres 9 Juli lalu.

Kubu Prabowo-Hatta menuding telah terjadi kecurangan di 52.000 tempat pemungutan suara (TPS) yang melibatkan 21 juta orang pemilih.

Saat ditanya alasan kubu Prabowo tak mau berdamai dengan Jokowi, Hashim hanya melambaikan tangan ke atas. Lalu dia berlalu bersama pengawalnya.

Tim Prabowo-Hatta menggugat hasil keputusan Komisi Pemilihan Umum yang memenangkan Jokowi-JK. Berdasarkan penghitungan resmi KPU, Prabowo-Hatta memperoleh 62.576.444 suara atau 46,85 persen. Sedangkan Jokowi-JK mendulang 70.997.833 suara atau 53.15 persen suara nasional. (if)

Komentar

Komentar

Check Also

Difriadi: Pilkada Harus Jadi Persemaian Demokrasi di Indonesia

Bidik.co — Bulan November 2024, rakyat Indonesia masih harus memenuhi hak dan kewajiban politiknya untuk …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.