Home / Politik / Jika Pilkada Tak Langsung, Ahok Ancam Keluar dari Gerindra

Jika Pilkada Tak Langsung, Ahok Ancam Keluar dari Gerindra

bidik.co — Tampaknya Wagub DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sudah bersiap-siap untuk berhadapan dengan partainya, Gerindra. Ahok menolak rencana DPR mengembalikan pilkada ke DPRD melalui Revisi Undang-undang (RUU) Pilkada.

Jika akhirnya RUU itu gol, Ahok mempertimbangkan untuk keluar dari Gerindra, parpol yang menjadi lokomotif pengembalian pilkada ke DPRD.

“Saya tadi sempat kepikir ya, kalau memang sampai ini dilakukan, mungkin saya mau keluar saja dari parpol. Ngapain main di partai politik, iya kan? Keluar saja udah,” ujar Ahok dengan nada tinggi di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (9/9/2014).

Ahok menilai pilkada lewat DPRD rawan kecurangan. Kepala daerah terpilih juga rawan diperas oleh DPRD.

“Ini main politik, rakyat dicuekin, dan tetap mahal. Kepala daerah juga bisa diperas. Kita tiap tahun bisa diperas oleh DPRD loh. Kalau kamu nggak mau, saya tolak laporan Anda. Anda dipecat. Jadi nanti kerjanya kepala daerah itu men-service DPRD saja, nggak ngurusin rakyat,” papar Ahok.

Ahok juga mengatakan pilkada lewat DPRD menyebabkan ongkos politik lebih mahal. Dia mencontohkan pemilihan bupati yang dimenangkan adiknya di Belitung Timur.

“Seseorang calon lebih banyak habiskan uang kepada parpol. Misalnya contoh, waktu saya jadi bupati, saya hanya habiskan uang sekitar Rp 500 juta, itu pun sudah untuk makan dan segala macam. Adik saya, yang lewat parpol, lebih mahal jatuhnya,” tuturnya.

Menanggapi sikap Ahok, Wasekjen Gerindra Rindoko Dahono Wingit mengingatkan agar Ahok tidak bersikap kekanak-kanakan.

“Itu hak dia mau masuk dan keluar di Gerindra. Kita kan dukung Ahok jadi DKI 2 (Wakil Gubernur),” kata Rindoko Dahono Wingit di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (9/9/2014).

Rindoko mengatakan sikap Gerindra memilih Pilkada lewat DPRD sudah melalui pembahasan di internal partai.

“Ini kan kita lihat latar belakangnya pileg dan pilpres se-Indonesia, nanti 5 sampai 10 tahun bisa juga pilkada langsung,” tutur Rindoko.

Ia mengatakan situasi dan kondisi pemerintahan depan memerlukan biaya dan dana yang tidak sedikit. Sehingga penghematan Pilkada diperlukan.

“Dengan Pilkada lewat parlemen dapat dihemat Rp60triliun,” ujarnya.

Menurut Rindoko, internal Gerindra sangat demokratis terhadap perbedaan pendapat. Tetapi tidak perlu keluar dari partai.

“Kalau begitu. Ini kekanak-kanakkan, kalau perbedaan di parlemen itu dinamika,” kata Anggota Komisi II DPR itu. (ai)

Komentar

Komentar

Check Also

Sri Meliyana: Pemerintah Harus Bersikap Adil Atas Vaksin Karya Anak Bangsa

bidik.co — Baru beberapa waktu nama Vaksin Nusantara ramai dibahas khalayak publik, jalan Terawan Agus …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.