Home / Politik / JK Tegaskan, Pembangunan Gedung Baru DPR Belum Ada Persetujuan Presiden

JK Tegaskan, Pembangunan Gedung Baru DPR Belum Ada Persetujuan Presiden

bidik.co — Ketua DPR Setya Novanto menyatakan bahwa Presiden Jokowi telah menyetujui pembangunan gedung baru DPR RI. Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengaku belum mendengar persetujuan itu dan anggarannya tidak berada di APBN.

“Saya itu kan kalau namanya izin tentu harus tertera di APBN, itu kan belum ada di APBN,” kata JK di

“Dan Pak Jokowi juga, saya belum pernah mendengar cerita langsung bahwa itu persetujuan Presiden. jadi kalau persetujuan kan harus tertulis. Saya belum tahu karena itu belum ada persetujuannya,” tambahnya.

Sebelumnya Ketua DPR RI Setya Novanto mengatakan, Presiden Joko Widodo menyetujui rencana pembangunan Gedung Baru DPR RI. Hal itu disampaikannya saat menyampaikan pidato penutupan masa sidang III tahun sidang 2014-2015, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (24/4/2015).

Ia mengungkapkan, pembangunan gedung baru ini diharapkan akan menjadi ikon nasional dan memperkuat peran representasi DPR RI serta mendekatkan wakil rakyat dengan konstituennya.

“Pembangunan ikon nasional ini telah mendapatkan persetujuan Presiden,” kata Setya.

Pembangunan gedung baru diawali dengan pembentukan tim kerja pembangunan perpustakaan, museum, pusat penelitian, dan ruang kerja anggota serta tenaga ahli DPR RI. Proses pembangunannya akan dimulai pada 16 Agustus 2015 setelah Presiden Jokowi menyampaikan pidato nota keuangan.

Seremonial acara akan dimulai dengan mengajak Presiden dan tamu negara mengunjungi museum dan perpustakaan parlemen. Pada kesempatan yang sama, Presiden akan menandatangani komitmen pembangunan ikon nasional dan peletakkan batu pertama untuk pembangunan gedung baru DPR tersebut.

Ia melanjutkan, DPR RI berpandangan bahwa pembangunan ikon nasional ini akan menjadi warisan bangsa karena setelah 70 tahun Indonesia merdeka dan 17 tahun reformasi, lembaga legislatif belum pernah dibangun secara mandiri.

“Untuk itu, masyarakat Indonesia perlu mengetahui dan memberi dukungan terhadap rencana besar ini,” kata dia. (*)

Komentar

Komentar

Check Also

Sri Meliyana: PPN 12% Adalah Amanat Undang-undang!

Bidik.co — Lahat – Anggota DPR RI Fraksi Gerindra Asal Daerah Pemilihan Sumatera Selatan II, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.