BIDIK.co Terbaik untuk Masyarakat
Related Articles
bidik.co – Partai pengusung pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla mulai menyinggung ihwal jatah posisi menteri pada pemerintahan mendatang. Partai Kebangkitan Bangsa mengingatkan keberhasilan pemerintahan Jokowi bergantung pada dukungan partai politik di eksekutif dan legislatif.
“Jokowi mesti mengakomodasi dukungan yang sudah diberikan partai politik,” kata Ketua PKB Marwan Ja’far ketika dihubungi, Kamis, 31 Juli 2014.
Sementara Partai Demokrat (PD) mengisyaratkan bergabung dalam pemerintahan baru yang dipimpin oleh presiden terpilih, Joko Widodo (Jokowi).
Hal itu tersirat dari pernyataan Ketua Dewan Kehormatan PD, Amir Syamsudin.
Menurut Amir, Demokrat tidak akan membebani presiden terpilih dengan meminta jatah kursi di pemerintahan jika bergabung mendukung Jokowi.
“Dalam hal menyesuaikan diri, Demokrat tidak perlu membebani presiden terpilih dengan syarat ini dan itu. Karena kerja sama itu tidak identik dengan bagi-bagi kursi. Kerja sama kita di dalam memperjuangkan kepentingan rakyat,” kata Amir saat ditemui di kantor Kementerian Hukum dan Ham (Kemkumham), Jakarta, Senin (4/8).
Berbeda dengan PKB, Ketua Partai NasDem Akbar Faisal berkomitmen untuk disiplin pada kesepakatan awal dengan PDI Perjuangan. Menurut Akbar, NasDem tak ingin ada bagi-bagi kekuasaan dalam pemerintahan Jokowi. Selain itu, kata Akbar, NasDem tak ingin menyandera pemerintahan Jokowi dengan jatah kursi menteri. “Ini tidak sesuai dengan semangat revolusi mental,” ujar Akbar.
Menurut Akbar, penyusunan kabinet merupakan kewenangan penuh presiden terpilih. Hal ini dinilai sesuai dengan semangat untuk memperkuat sistem presidensial. Dia mengatakan NasDem tak akan menyodorkan nama-nama menteri jika tak diminta oleh Jokowi. “Biarkan presiden menyusun kabinet tanpa direcoki partai politik,” katanya. (if)
Website & Logo Maker