BIDIK.co Terbaik untuk Masyarakat
Related Articles
bidik.co – Mantan Menteri Koordinator Perekonomian, Rizal Ramli menyarankan presiden terpilih Joko Widodo mengeluarkan Perppu terkait Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2014. Hal itu dilakukan agar ada penambahan kuota bahan bakar minyak (BBM) sampai dengan bulan Desember.
Hal itu menurut Rizal juga bisa dijadikan sebagai alternatif apabila Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak ingin berbaik hati mengeluarkan Perppu tersebut untuk pemerintahan mendatang.
“Seharusnya begitu dilantik dia (Jokowi) keluarkan Perppu untuk mengubah APBN-P untuk 2014 agar ada penambahan kuota. Jadi itu bisa dilewati dengan Perppu,” kata Rizal di kediamnanya, di Jalan Bangka, Jakarta Selatan, Sabtu (30/8/2014) siang.
Menurutnya setelah bulan Oktober pasokan BBM semakin menipis. Sehingga jatah kuota 46 juta kiloliter BBM tidak akan cukup sampai dengan akhir tahun.
Dia menilai bila Jokowi tidak mengeluarkan Perppu akan menjadi bumerang pada pemerintahannya sendiri.
“Kalau Jokowi tidak mengeluarkan Perppu dan menaikkan harga BBM bisa masalah pemerintah baru,” katanya.
Semntara Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik angkat bicara perihal kemungkinan overquota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Seiring dengan normalisasi penyaluran BBM bersubsidi pascapengendalian konsumsi, PT Pertamina (Persero) memproyeksikan overquota sebesar 1,35 juta kiloliter dari kuota yang disepakati 46 juta kl.
Menurut Wacik, permintaan kuota tambahan beserta anggarannya kemungkinan akan dilakukan oleh pemerintahan baru hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2014 dan Anggota DPR hasil Pemilihan Umum Legislatif 2014.
“Iya (akan dibahas pemerintah dan DPR 2014-2019) pada November. Kalau Oktober kan masih (mencukupi kuota BBM bersubsidi),” ujar Wacik saat ditemui di sela-sela rangkaian acara Independence Day Run 2014, di Kawasan Monas, Ahad (31/8/2014).
Menurut Wacik, pembahasan dengan parlemen perihal penambahan kuota BBM bersubsidi bukanlah sesuatu yang baru. Tatkala ditunjuk sebagai menteri ESDM pada Oktober 2011, sebulan kemudian politisi Partai Demokrat ini mengaku telah membahas overquota.
“Ya bicara sama DPR. Saya minta tambahan sekian. Kalau untuk rakyat kan semua dibahas. Begitu DPR menyetujui, bisa (ditambah kuota BBM bersubsidi),” paparnya. hanya saja, ini masuk masa peralihan. Jadi November itu pemerintahannya baru. DPR juga Baru.
Asal untuk rakyat, menurutnya, semua bisa dibahas. Berapa pun nanti kekurangannya bisa dibahas disitu. (if)
Website & Logo Maker