BIDIK.co Terbaik untuk Masyarakat
Related Articles
bidik.co — Presiden Joko Widodo memilih bekas politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, I Dewa Gede Palguna, sebagai hakim konstitusi dari unsur pemerintah untuk menggantikan Hamdan Zoelva yang habis masa jabatannya. Jokowi melantik dosen hukum Universitas Udayana, Bali, itu bersama Suhartoyo, hakim konstitusi dari unsur Mahkamah Agung, Rabu (7/1/2015).
Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan, keputusan memilih Palguna diambil Presiden pada Selasa lalu. “Keppres (keputusan presiden) ditandatangani sekitar pukul 12.00, dan kami langsung mempersiapkan pengambilan sumpah,” katanya di Istana Negara, Selasa (6/1/2015).
Senin lalu, Panitia Seleksi Hakim Konstitusi menyerahkan rekomendasi dua nama kandidat untuk dipilih salah satunya oleh Presiden Jokowi. Kandidat tersebut adalah Palguna dan Yuliandri. Keduanya telah menyisihkan 13 kandidat lain melalui sejumlah tahapan seleksi.
Pertimbangan Presiden memilih Palguna, kata Pratikno, adalah rekomendasi tim panitia seleksi. Dalam rekomendasi tersebut dijelaskan bahwa kompetensi, integritas, kinerja, dan independensi Palguna baik. Pengalaman Palguna sebagai hakim Mahkamah Konstitusi pada periode pertama juga menjadi pertimbangan Jokowi.
Istana mengklaim Palguna bukan titipan PDI Perjuangan. Panitia Seleksi Hakim Konstitusi sudah melakukan pemeriksaan menyeluruh serta mengklarifikasi hal-hal yang dianggap bermasalah, termasuk fakta bahwa Palguna merupakan bekas kader PDI Perjuangan. “Presiden sudah membaca (secara) teliti dan akhirnya tetap diusulkan, dan tidak ada dissenting opinion di antara anggota pansel,” katanya.
Palguna merupakan hakim yang menyetujui nikah beda agama. Hal itu terlihat saat mengikuti tahap seleksi wawancara di Gedung Sekretaris Negara 30 Desember 2014 lalu, Palguna berpendapat bahwa nikah beda agama dapat dilakukan di Indonesia, seperti halnya di Belanda.
“Pernikahan beda agama itu boleh, kalau menurut saya,” kata Palguna. Ia menjawab pertanyaan Franz Magnis Suseno, tamu penyeleksi calon Hakim MK.
Franz Magnis Suseno sendiri merupakan tokoh Katolik yang setuju nikah beda agama.
Franz saat itu meminta pendapat Palguna tentang kewajiban negara dalam menyelesaikan perdebatan pernikahan beda agama.
Dengan lantang, Palguna menjawab boleh nikah beda agama. Kontroversi pernikahan beda agama kata Palguna akibat tidak tegasnya UU perkawinan.
Menurutnya, UU tersebut tidak konsisten karena kewajiban pernikahan dicatat oleh negara, tapi di sisi lain tidak dapat tercatat secara resmi jika beda agama.
Hal itu dinilai oleh Palguna sebagai ketidakkonsistenan UU pernikahan di Indonesia. “Harusnya nikah itu dicatat saja, sekalipun beda agama.”
“Berkeyakinan adalah hak individu, itu mendasar, maka menurut saya, itu yang harus diatur negara,” ujar Palguna.
Bukan hanya setuju pernikahan beda agama, Palguna pun setuju bila Kolom Agama dihapus di KTP. Jadi, KTP gak usah ada kolom agama, katanya.
“Tidak ada kolom itu juga tidak ada masalah,” kata Palguna dengan enteng menjawabnya dalam fit and proper test.
Bahkan Palguna mempertanyakan fungsinya. Katanya, untuk apa juga agama dicantumkan dalam KTP, tidak ada manfaatnya. Menurutnya agama hal yang sangat pribadi dan sensitif. Jadi tidak masalah.
Parahnya, Palguna berpendapat, dokumen negara lain pun selain KTP, seperti Akta Kelahiran/Paspor disesuaikan, tak usah ada kolom agama.
Yang perlu ditekankan sekarang, kata Palguna adalah soal psikologis publik, ia khawatir mencantumkan agama diakui atau tidak, akan didiskriminasi.
Tentu penilaian Palguna sangat berlebihan. “Sekalian aja gak beragama diperbolehkan, Pak,” celetuk wartawan yang di lokasi. (*)
Website & Logo Maker