bidik.co – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bidang Kelautan dan Perikanan mengusulkan kepada pemerintah baru agar membentuk Kementerian Koordinator Maritim untuk mengoptimalkan potensi perikanan nasional.
“Sebagai negara maritim, Indonesia wajib dan perlu membentuk itu. Selama ini kita belum optimal memanfaatkan potensi ekonomi di sektor ini,” kata Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan Yugi Prayanto, Jakarta, (11/8/2014).
Teknisnya Yugi menerangkan dengan penggabungan dewan maritim ke menteri koordinator maritim atau alternatif lainnya adanya wakil menteri kelautan mengingat beban kerja menteri kelautan dan perikanan begitu tinggi. Sementara dewan maritim dilebur atau dioptimalkan ke menko maritim agar selama lima tahun pertama maritim benar-benar menjadi prioritas
Yugi menyatakan, Kadin mendukung adanya menko maritim karena pogram utama Joko Widodo Jusuf Kalla (Jokowi-JK) di sektor maritim.
Sementara di Balai Kota Jakarta, Jokowi menanggapi usulan itu. Ia menyambut baik usulan tersebut. “Iya bagus. Ini kan masih diolah,” ujar Jokowi, Senin (11/8/2014) malam.
Potensi ekonomi kelautan, menurut Jokowi, menjadi bagian penting. Apalagi, Indonesia sebagai negara maritim juga tercantum dalam visi-misi pasangan Jokowi-JK.
“Saya rasa usulan itu baik karena kita negara maritim,” tambahnya.
Sayangnya, Jokowi belum bisa memastikan urgensi Kemenko Maritim. Hingga kini pun pihak Jokowi-JK masih menunggu hasil putusan sengketa pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK).
“Ya kalau sekarang belum. Tunggu keputusan MK dulu,” tutup mantan Wali Kota Solo ini. (if)